MATARAM–Kemerdekaan Indonesia ke-79 tahun jatuh pada 17 Agustus 2024.
Mengusung tema Nusantara Baru, Indonesia Maju, Provinsi Nusa Tenggara Barat disebut memiliki potensi besar dalam mendukung keberhasilan visi Indonesia Emas 2045.
Hal itu didukung dengan sumber daya alam yang luar biasa dan ditunjang dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Sehingga NTB dinilai berpeluang besar menjadi salah satu motor penggerak utama ekonomi nasional.
Namun nyatanya selama 79 tahun merdeka, warga NTB belum merdeka dari kemiskinan. Pasalnya dalam kurun waktu lima tahun penurunan angka kemiskinan di NTB hanya 0,71 persen. Bahkan penurunannya tidak sampai 1 persen.
Penjabat (Pj) Gubernur NTB Hassanudin mengatakan angka kemiskinan di NTB tahun 2019 sebesar 14,56 persen turun menjadi 13,85 persen pada tahun 2023. Di mana jumlah penduduk miskin di NTB pada tahun 2023 tersisa 751.230 jiwa. Sedangkan kemiskinan ekstrem tembus 143.040 jiwa.
“Kemiskinan ekstrem menunjukkan penurunan dari 3,29 persen pada tahun 2022, menjadi 2,64 persen pada tahun 2023, yaitu sebanyak 143.040 liwa,” ungkapnya dalam apel perayaan HUT RI ke-79.
Pj Gubernur menyatakan untuk mengentaskan kemiskinan pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp 213,4 milliar. Yang mana alokasi untuk kemiskinan ekstrem lebih dari Rp 62,92 milliar.
“Alokasi untuk pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem tahun 2024 di NTB bersumber dari APBD dan APBN,” sebutnya
Tidak hanya itu, persoalan stunting di NTB juga masih jadi pekerjaan rumah. Masalah stunting pada anak belum benar-benar tuntas. Pada triwulan III ini jumlah balita stunting di Bumi Gora masih 12,93 persen atau sekitar 52,618 jiwa.
Selanjutnya masalah pengangguran turut menjadi atensi. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Februari 2024 sebesar 3,30 persen. Meskipun turun 0,42 persen poin dibandingkan dengan Februari 2023. Namun jumlah angkatan kerja di NTB pada Februari 2024 mencapai 3,03 juta orang. Jumlah ini meningkat sebanyak 163,34 ribu orang dibandingkan Februari 2023.
Sementara itu jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 2,93 juta orang, meningkat sebanyak 169,99 ribu orang dari Februari 2023.
“Sejalan dengan peningkatan jumlah angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) juga naik sebesar 2,80 persen poin,” katanya. (rat)
