MATARAM – Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, Yusid Toyib mengungkapkan, banyak tukang bangunan di Indonesia tidak bersertifikat. Tidak terkecuali di Provinsi NTB yang semakin hari kebutuhan terhadap tukang terus meningkat.
Dikatakan, untuk tukang yang telah memiliki sertifikat di Provinsi NTB sendiri sekitar 30 persen. Sementara, sisanya sebanyak 70 persen dipastikan belum memiliki sertifikat. “Masih banyak sekitar 70 persen yang belum bersertifikat,” ungkapnya di kantor Gubernur, Selasa kemarin (1/11).
Jumlah tukang bangunan di NTB lanjutnya, telah mencapai angka 10 ribu orang. Mereka tersebar di seluruh kabupaten/kota dan semuanya sering bekerja meski tanpa sertifikat. Sementara untuk nasional, jumlahnya lebih parah lagi karena hanya sekitar 6 persen saja dari 7,2 juta tukang bangunan yang sudah bersertifikat.
Kedatangan Yusid Toyib ke NTB dalam rangka serah terima pinjam pakai Mobile Training Unit (MTU) dari Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, kepada Pemerintah Provinsi NTB. Acara tersebut sekaligus pembukaan uji sertifikasi tukang bangunan umum di NTB.
Disampaikan, industri konstruksi di pusat tidak sebanyak industri konstruksi di daerah. Itu artinya, kebutuhan tukang bersertifikat harus disiapkan. “Kami harapkan ada bantuan dari pemerintah Provinsi NTB untuk sertifikasi mulai dari badan usaha pertukangan, mandornya sampai tukang bangunan umumnya. Sehingga nantinya kita harapkan tidak akan ada tukang yang bekerja tanpa sertifikat yang mendukung,” ujar Yusid.
Menanggapi permintaan tersebut, gubernur langsung memerintahkan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk membantu menyiapkan anggaran yang dibutuhkan menuju proses sertifikasi tenaga konstruksi. “Untuk anggaran sertifikasi, tolong disiapkan karena ini adalah bagian dari memastikan peningkatan keterampilan kerja tenaga konstruksi ke arah yang lebih baik untuk kemanfaatan yang lebih baik juga,” ucapnya.
Menurut gubernur, sertifikasi ini penting karena akan menunjukkan sisi profesionalitas dan kompetensi seorang pekerja. Nantinya para pengguna jasa bisa memastikan bahwa tukang yang bertugas membangun sarana konstruksi itu mempunyai kompetensi yang cukup baik.
Lebih lanjut disampaikan, pekerja konstruksi baik dari pusat, provinsi maupun dari pihak swasta yang ada di NTB ini sangat banyak. Semua konsumen baik pemerintah dan non pemerintah punya kepentingan agar mutu dari pekerjaan konstruksi bisa terus meningkat. “Jadi kemanfaatan dari sertifikasi ini adalah jaminan terhadap bangunan yang dibangun oleh tenaga yang bersertifikasi dan memiliki kompetensi, sehingga diharapkan daya tahan bangunannya bisa lebih lama dan bisa mengurangi keluhan konsumen tentang bangunan yang cepat rusak,” katanya.
Tidak lupa pula, gubernur menyapa beberapa tukang yang sedang mendemonstrasikan kemampuannya di lapangan kantor gubernur. Selanjutnya gubernur dan Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PU-PR melepas sebanyak 14 tenaga konstruksi bersertifikat yang akan ikut perlombaan pertukangan tingkat nasional. (zwr)
