MATARAM – Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mematangkan kesiapan mengambil alih kewenangan penanganan pendidikan menengah yakni SMA dan SMK.
Saat ini data jumlah guru dan tenaga administrasi PNS yang ada di SMA dan SMK sebanyak 7.049 orang sudah mulai dibahas di Badan Kepegawaian Nasional (BKN). “Data guru dan tenaga administrasi SMA dan SMK sudah masuk di BKN,” kata Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) Dinas Dikpora Provinsi NTB, Muhammad Fauzan Selasa kemarin (4/10).
Dikatakannya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB sudah melakukan finalisasi pendataan dan validasi jumlah tenaga guru dan administrasi bagi PNS yang ada di SMA dan SMK di 10 kabupaten/kota. Data jumlah guru baik itu PNS maupun Non PNS yang bertugas di SMA dan SMK baik itu negeri maupun swasta mencapai 12 ribu orang. Hanya saja, yang menjadi acuan untuk difinalisasi pengajuan ke BKN adalah guru dan pegawai administrasi berstatus PNS. Sementara guru non PNS sudah tidak ada masalah, karena secara otomatis akan mengikuti status penarikan sekolah tempat mereka mengajar.
Sekarang ini, lanjut Fauzan, pihaknya di Dinas Dikpora NTB terus mematangkan kesiapan menangani pendidikan menengah (Dikmen) yang secara aturan mulai resmi ditangani Pemprov NTB tertanggal 1 Januari 2017 sesuai dengan pemberlakukan tahun anggaran. “Untuk data personil baik guru dan tenaga administrasi sudah final menjadi pegawai Pemprov NTB pertanggal 1 Oktober. Untuk gaji baru diterima melalui Pemprov NTB Januari 2017,” sebut Fauzan.
Menurut Fauzan saat ini Pemprov NTB masih melakukan pendataan dan akurasi data terkait pendanaan yang menjadi ranah BPKAD Provinsi NTB. Terutama terkait penggajian, tunjangan sertifikasi dan juga masalah pendanaan lainnya.
“Personil sudah final, tinggal masalah pendanaan yang masih dalam pembahasan karena berkaitan dengan gaji dan sertifikasi guru,” jelas Fauzan.
Sementara itu, mengenai kebijakan Bupati Kabupaten Bima, Hj Indah Ferry Zulkarnain yang melakukan mutasi sebanyak 35 guru SMA dan SMK, Fauzan enggan menanggapinya. Fauzan berdalih jika mengacu kepada aturan, maka sejak proses peralihan tenaga guru dan administrasi dari kabupaten/kota menjadi kewenangan Pemprov NTB, maka tidak dibolehkan melakukan mutasi.
“Kami di Dikpora NTB acuannya itu berdasarkan data yang masuk sebelum Oktober sesuai data base yang masuk ke BKN pusat,” tandasnya.
Pemberlakukan kewenangan Pemprov NTB menangani SMA dan SMK mendapat tanggapan positif dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi NTB. Ketua PGRI NTB, H Ali Rahim menyebut peralihan penanganan SMA dan SMK dari kabupaten/kota menjadi kewenangan Pemprov NTB akan berdampak positif dalam memajukan dunia pendidikan menengah. Pasalnya tidak ada lagi ego di kabupaten/kota dalam membangun pendidikan menengah, melainkan terpusat dann sama rata perlakuan dari Dinas Dikpora Provinsi NTB.
"Sudah tentu penanganan SMA dan SMK di Provinsi itu akan lebih bagus termasuk penataan dan persebaran guuru juga akan lebih merata. Sehingga mutu pendidikan akan semakin merata di NTB," kata Ali Rahim.
Dikatakannya, sesuai dengan perspektif undang-undang Nomor 32 Tahun 2014, dunia pendidikan sudah kembali ke khittahnya. Karena jauh sebelum reformasi, penanganan SMA dan SMK sudah menjadi kewenangan pemprov. Bahkan ketika itu, kualitas dan mutu pendidikan lebih terukur dan mampu bersaing di kancah internasional.
Dengan demikian, lanjut Ali, peralihan ke provinsi ini tidak ada yang perlu dikhawatirkan apalagi ditakutkan. Karena dampak positifnya sangat besar. Selain itu penataan dan peningkatan kualitas serta kompetensi guru lebih terpusat. Sehingga guru yang ada di antar kabupaten/kota di NTB bisa saling berbagi dan juga dimutasi sesuai kebutuhan sekolah. "PGRI sangat mendukung, karena pendidikan bisa lebih terarah, koordinasi juga akan lebih baik antar sekolah di Provinsi. Bahkan kalender pendidikan bisa lebih berfungsi dan berjalan dengan baik," tutup Ali. (luk)
