6900 Warga Masih Mengungsi

banjir bima
PUAS : Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla puas dengan penanganan banjir di Kota Bima saat berkunjung ke lokasi, Rabu kemarin (28/12). (Humas Pemprov for Radar FOR RADAR LOMBOK)

BIMA –  Beberapa hari paska banjir bandang melanda Kota Bima, warga yang bertahan di pengungsian masih banyak.

Kepala Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB, H Muhammad Rum menyampaikan kondisi Bima saat ini paska banjir. Dikatakan, jumlah warga yang mengungsi berkurang. Namun jumlahnya masih banyak.  “Untuk jumlah pengungsi berkurang menjadi 6.900 jiwa dari sebelumnya  8.491 jiwa,” terangnya Rabu kemarin (28/12).

Warga yang juga mulai diserang penyakit. Banyak masyarakat yang mengalami penyakit diare dan sakit kulit seperti gatal-gatal. “Pasien sakit karena banjir yang diperiksa di Rumah Sakit Daerah Kota Bima sampai saat ini tercatat sebanyak 12.443 pasien,” ungkap Rum.

Disampaikan juga, ada penambahan 3 titik dapur umum yaitu di Tanjung , STKIP dan Penaraga sehingga total saat ini menjadi 17 titik.

Sementara itu, Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla mengunjungi  lokasi banjir Bima, Rabu kemarin (28/12).   Wapres menginstruksikan agar  penanganan darurat banjir di Kota Bima dapat lebih dipercepat. Semakin cepat maka semakin baik dalam penanganan bencana banjir. Begitu juga sebaliknya, semakin lama maka biaya akan semakin besar. Ditambah lagi dengan akan timbulnya penyakit karena sampah dan lumpur.

Wapres  juga memberikan arahan agar sumur-sumur warga yang kotor segera dikuras dengan pompa air. Percepatan pembersihan sampah yang terbawa banjir dan perbaikan infrastruktur sangat penting melibatkan masyarakat setempat.

Selain itu, Wapres mengingatkan perlunya disiapkan program perbaikan jangka pendek, menengah dan panjang. Hal itu penting agar penanganan bagi masyarakat yang terkena bencana dapat dilakukan dengan baik. “Jangan sampai banjir datang lagi, itu penting dirumuskan dalam penanganan banjir,” sarannya kemarin.

Namun langkah antisipasti dan juga untuk mengatasi banjir sangat penting. Menurut Wapres, salah satu cara untuk menghindari sebuah wilayah dari bencana banjir bisa melalui Peraturan Daerah (Perda). "Pemda  perlu menyiapkan Perda yang isinya bahwa selokan di depan rumah adalah tanggungjawab  pemilik rumah dan harus dibersihkan,” ucapnya.

Dikatakan, pembangunan selokan yang terbuat dari beton perlu dilengkapi tutup yang mudah dibuka untuk pembersihan. Kedepan, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup juga harus membuat peraturan mengenai pembukaan lahan hutan di Kota Bima.  Apapun yang dilakukan penanganan bencana, bila di hulunya tidak diperbaiki maka setiap tahun akan terus banjir. “Langkah-langkah itu perlu segera dilaksanakan agar banjir seperti ini tidak terulang lagi," katanya.

Selanjutnya, Wapres melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Lapangan Mabes TNI di Convention Hall, kemudian mengunjungi pos pengungsi di Masjid Sultan Salahudin dan mengunjungi daerah terdampak banjir di sekitarnya.

Setelah melihat kondisi di lapangan, Wapres mengapresiasi penanganan bencana yang telah dilakukan oleh BNPB, Pemprov NTB dan Pemkot Bima, Kementerian Sosial, Kementerian PU-Pera, Kementerian  Kesehatan, TNI, Polri, NGO, relawan dan lainnya.

Wapres tiba dibandara Sultan salahuddin Bima sekitar pukul 10.15 Wita dan disambut Gubernur   TGH M Zainul Majdi, Wali Kota Bima HM Qurais H Abidin, Danrem 162 WB, Kolonel Infantri Farid Ma'ruf, Kasdam, Bridgen TNI Stephanus Trimulyono beserta unsur FKPD Kota Bima. Terlihat dalam rombongan wapres, Menteri sosial Khofifah Indar Parawansyah, Mantan Ketua MK Hamdan Zoelva, anggota DPD RI Faruk Muhammad dan pejabat kementerian lainnya.  (zwr)