MATARAM – Cuaca ekstrim yang melanda wilayah NTB beberapa waktu terakhir membuat rentan terjadinya bencana. Hal itu terbukti dengan telah terjadinya bencana banjir di berbagai kabupaten/kota di NTB.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB, H Muhammad Rum mengungkapkan, sampai saat ini sudah ada 6 kabupaten/kota yang telah menetapkan status siaga darurat bencana. “Sudah ada status dari bupati dan wali kota,” terangnya kepada Radar Lombok, Senin kemarin (13/2). Disampaikan Rum, 6 kabupaten/kota yang telah ditetapkan statusnya siaga darurat bencana yaitu Lombok Timur, Kota Mataram, Kabupaten Bima, Kota Bima, Sumbawa dan Kabupaten Sumabwa Barat. Penetapan status tersebut karena telah terjadi bencana yang cukup mengkhawatirkan akibat cuaca yang tidak bersahabat.
[postingan number=3 tag=”banjir”]
Dijelaskan, pemprov sendiri saat ini belum mengeluarkan status untuk NTB. Pasalnya, pemerintah kabupaten/kota dinilai masih mampu mengatasi bencana yang terjadi. “Pemprov akan keluarkan status jika tidak dapat dilakukan oleh kabupaten/kota,” imbuh Rum.
Bencana yang melanda sebuah daerah, tentunya yang paling bertanggungjawab adalah pemerintah setempat. Sementara, pemprov dan juga pemerintah pusat sifatnya hanya sebagai pendamping saja membantu pemkab/kota.
Dengan adanya status siaga darurat bencana, maka kabupaten/kota bisa mengajukan dana siap pakai ke Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BPBN). Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi penanganan bencana, sehingga ketika ada bencana datang semua perlengkapan sudah tersedia.
Saat ini, lanjutnya, pemprov terus melakukan pemantauan dan distribusi bantuan terhadap daerah-daerah yang terkena banjir. Rombongan pemprov yang dipimpin gubernur TGH M Zainul Majdi juga telah turun langsung ke Sambelia, Lombok Timur, Senin kemarin (13/2).
Dituturkan Rum, sempat terjadi insiden kecelakaan kecil saat rombongan pemprov pulang dari Sambelia. Hal ini disebabkan banyaknya mobil sehingga terjadi tabrakan beruntun. “Memang sempat terjadi tabrakan beruntun, mobil saya diseruduk oleh mobil kepala dikes,” tutur Rum.
Kronologis kejadian, mobil Kepala Balai Jalan Wilayah NTB Hj Nikmatullah tidak terkontrol saat mobil Kepala Dinas Kesehatan, dr Nurhandini Eka Dewi mengerem. Akibatnya mobil dr Eka ditabrak dan secara beruntun menabrak kembali mobil di depannya yang memang beriringan.
Lokasi kejadian tersebut saat baru keluar dari wilayah Sambelia. Penyebab utamanya karena mobil rombongan jaraknya terlalu dekat antara satu sama lain. Sementara mobil gubernur sendiri tidak terkena tabrakan beruntun tersebut. Meskipun ada mobil yang rusak, namun masih bsia digunakan untuk berjalan pulang. “Semua mobil masih bisa jalan kok, tidak ada korban juga,” tambah Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov NTB, H Yusron Hadi.
Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB, Mori Hanafi menilai keputusan pemprov sudah tepat untuk tidak membuat status siaga darurat bencana. Politisi partai Gerindra ini menilai belum saatnya menetapkan NTB dengan status tersebut.
Penetapan status memang cukup baik untuk kesiapan menangani bencana. Namun di sisi lain, status tersebut malah akan mendatangkan rasa kekhawatiran masyarakat. “Tidak perlu dulu status siaga bencana, belum saatnya,” kata Mori. (zwr)
