GIRI MENANG – Kalangan DPRD Lombok Barat akan berpikir panjang menyetujui anggaran Rp 50 miliar di APBD tahun depan untuk biaya pembebasan lahan bendungan Dasan Griye yang berlokasi di Desa Dasan Griye Kecamatan Lingsar. Ini adalah proyek pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan air di pulau Lombok. Pusat hanya menyiapkan dana pembangunan, sementara biaya pembebasan lahan harus ditangani daerah. Luas lahan yang akan dibebaskan mencapai 110 hektar.
Dewan masih piker-pikir karena kondisi fiskal daerah yang belum besar. APBD tahun ini saja Rp 1,6 triliun.” Kita akan lihat dulu kondisi fiskal tahun depan. Masak Lombok Barat harus menyiapkan anggaran sebesar itu,” kata Wakil Ketua DPRD Lombok Barat Sulhan Mukhlis Ibrahim kepada Radar Lombok, Jumat (12/8).
Untuk mega proyek yang bersumber dari pusat, menurutnya untuk dana pembebasan lahan perlu ada sharing dana antara pusat, provinsi, dan kabupaten. Misalnya pusat menganggarkan 50 persen, kemudian 50 persennya lagi ditangani oleh Pemprov dan Pemkab. Jadi nanti Lombok Barat menganggarkan Rp 25 miliar.
Sebab kata Sulhan, bendungan ini nantinya tidak hanya menguntungkan masyarakat Lombok Barat, tetapi juga masyarakat Pulau Lombok. Karena itulah perlu ada ada dana sharing. “ Harus ada sharing anggaran dong, masak Lombok Barat yang harus mengeluarkan sendiri. Masih banyak bangunan yang lebih urgen daripada itu,” tegasnya.
Jikapun dipaksakan hanya oleh Lombok Barat, maka dana tersebut hanya bisa dicicil. Misalnya tahun pertama separuh, separuhnya lagi tahun kedua. “ Kalau dipaksakan ya harus dicicil dana pembebasannya, sebab ini tidak mungkin dikerjakan langsung tahun depan,” tandasnya.
Hal yang sama disampaikan oleh anggota DPRD dari Partai Demokrat, Indra Jaya Usman. Indra melihat aspek manfaat bendungan ini. Dari data yang ada, bendungan ini punya luas genangan 54,98 hektar, dengan luas sabuk hijau kurang lebih 36,19 hektar, dan kedalamannya 78 meter. Bendungan ini akan meningkatkan produktivitas lahan pertanian. Misalnya jika sebelumnya hanya panen dua kali, dengan air yang cukup dari bendungan jumlah panen bertambah. Ini juga untuk mengantisipasi masalah kekeringan. “ Lombok Barat dari 17 ribu hektar lahan, ada juga yang kering. Nah bendungan jadi solusinya,” ungkap Indra.
Sebagaimana diketahui, pemerintah pusat akan membangun bendungan. Pengerjaannya oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai. Lokasi bendungan berada di Desa Dasan Griye Kecamatan Lingsar. Luas genangan kurang lebih 54,98 hektar, luas sabuk hijau kurang lebih 36,19 hektar, dan ketinggian / kedalaman bendungan sepanjang 78 meter. Rencananya, mega proyek ini akan memakai lahan perkebunan warga puluhan hektar.” Memang benar di desa kami akan dibangun bendungan berskala besar dan megah yang akan menggerus perkebunan warga,” ungkap Plt Kades Dasan Griye, Mawardi, secara terpisah.
Ia menyebut pembangunan dimulai dari proses pembebasan lahan, serta dimulai pada tahun ini. Pemprov telah turun melakukan sosialisasi ke warga, terutama warga yang tanahnya kena pembebasan. Tercatat ada 17 Kepala Keluarga (KK) yang lahannya kena pembebasan. Saat ini pula tengah dilakukan analisis dampak lingkungan (AMDAL).”Ada sekitar 17 KK yang tanahnya kena (pembebasan)” jelasnya.
Pemerintah desa menyambut pembangunan bendungan ini. Meski ada lahan warga yang kena pembebasan, namun manfaatnya besar sekali. Misalnya, di lokasi bendungan akan dibangun pusat wisata yang pengelolaannya oleh warga sekitar. Belum lagi manfaat utama yakni pengairan sawah. Bendungan ini akan mendongkrak ekonomi masyarakat.
Dari hasil sosialisasi, bendungan akan berguna untuk suplai air irigasi, bahan baku air minum, serta untuk energi listrik tenaga air. “ Ya kami setuju walaupun ada dampak negatifnya,” pungkas Plt Kades.(flo)
