MATARAM – Perum Bulog NTB mendapatkan pasokan jatah beras impor sisa pengadaan 2024 sebanyak 5.900 ton. Impor beras yang merupakan kebijakan pemerintah pusat pada 2024 itu, berasal dari Myanmar. Pasokan beras impor asal Myanmar bongkar muat di Pelabuhan Lembar tersebut diarahkan untuk penguatan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP), yang digunakan penyaluran beras bantuan pangan (Bapang) pemerintah pada 2025.
“Pasokan beras impor eks Myanmar sebanyak 5.900 ton itu untuk program bantuan pangan pemerintah 2025 dan penjualan beras SPHP dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga. Jadi beras eks impor Myanmar ini tidak akan dijual bebas di pasar umum,” kata Pimwil Bulog NTB Sri Murniati, kemarin.
Lebih lanjut Sri mengatakan saat ini sedang berlangsung proses bongkar beras eks impor dari Myanmar sebanyak 5.900 ton yang akan digunakan untuk penguatan stok CBP di Provinsi NTB. Diantaranya untuk kebutuhan penyaluran program Bantuan Pangan (Bapang) 2025, penjualan beras SPHP dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga, golongan anggaran, dan stok berjaga-jaga untuk penanganan tanggap darurat, serta keperluan lain yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
Menurutnya, stok beras CBP yang dikuasai Kanwil Bulog NTB saat ini masih memadai untuk memenuhi kebutuhan penyaluran 3 bulan, namun perlu memperhatikan penyediaan cadangan stok minimal untuk kebutuhan 3 bulan penyaluran berikutnya. Dengan demikian stok beras eks luar negeri yang baru tiba ini dapat memperkuat stok beras CBP Provinsi NTB, sambil menunggu pemasukan melalui pengadaan hasil panen petani di NTB dalam waktu dekat, yang diharapkan bisa masif pada masa panen raya di seluruh wilayah NTB di 2025.
Kata dia, dengan stok CBP yang lebih memadai, maka masyarakat tidak perlu panik, karena Bulog siap menyalurkan kembali beras CBP pada 2025 ini untuk mengimbangi harga beras medium di pasar konsumen yang saat ini di atas harga eceran tertinggi (HET) beras medium sebesar Rp12.500 per kg atau rata-rata mencapai Rp13.200 per kg.
“Pada prinsipnya Bulog NTB siap menyalurkan kembali beras SPHP ke tengah-tengah masyarakat, baik melalui mitra penyalur maupun operasi pasar/ gerakan pangan murah. Begitu ketetapan pemerintah yang mengatur penyaluran beras CBP untuk kegiatan stabilisasi pasokan dan harga beras tahun 2025 terbit nantinya,” sebutnya.
Sementara itu, kata Sri, dalam rangka memenuhi kebutuhan stok beras pada 2024, Kanwil Bulog NTB berhasil melakukan serapan gabah/beras dari petani lokal NTB sebanyak 73.983 ton setara beras atau 86,32 % dari target pengadaan sebanyak 85.704 ton setara beras. Realisasi tersebut setara dengan 116.509 ton gabah kering giling (GKG). Di mana 87% pengadaan Bulog NTB adalah berupa gabah kering giling untuk memastikan konsumen menerima beras hasil giling yang lebih segar.
Sementara itu, sambung Sri, sambil menunggu penetapan resmi pemerintah perihal HPP yang akan menjadi acuan pembelian gabah/beras petani dalam negeri pada 2025, Bulog NTB terus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun kabupaten/kota dalam rangka persiapan pengadaan gabah/beras dengan target sementara sekitar 350.000 ton setara beras atau sekitar 700.000 ton setara GKP (Gabah Kering Panen). Mengingat pengadaan GKP oleh Bulog akan memerlukan sarana teknologi yang tepat sejak dari pengolahan menjadi GKG (Gabah Kering Giling), penyimpanan dan perawatan stok GKG dan/atau beras, agar terjamin kualitasnya sebelum stok beras siap disalurkan kepada masyarakat.
“Kami di Bulog NTB membutuhkan dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak, baik jajaran SKPD dan BUMN dan pihak terkait dalam ikut mendukung dan mensukseskan pengadaan beras dalam negeri,” pungkasnya. (luk)
