46 Jabatan di Lombok Utara Lowong, 25 Pejabat Pensiun Tahun Ini

KURANG SDM: Para pegawai Lingkup Pemda KLU sedang bekerja di Kantor BKD-PSDM. (HERY MAHARDIKA/RADAR LOMBOK)

TANJUNG–Jumlah jabatan lowong di lingkup Pemda KLU mencapai 46, terdiri dari 6  eselon II, 12 eselon III, dan 28 eselon IV. Lowongannya jabatan karena minimnya pejabat yang memenuhi pangkat golongan di jabatan terkait. “Jadi jumlah pejabat yang lowong sampai ini masih banyak, itu mencapai 46,” beber Kabid Mutasi BKD-PSDM KLU Suhardi kepada Radar Lombok, kemarin.

Adapun eselon II yang lowong yakni Sekda, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Asisten III Bidang Kepegawaian, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Pertanian, dan Kepala Dinas Dukcapil. Untuk eselon II, jabatan lowong karena pejabat terkait pensiun, atau terjadi pergeseran. Upaya pengisian melalui proses seleksi terbuka sempat terkendala aturan Pilkada, sehinggnya sekarang masih diisi pelaksana tugas (Plt).

Sementara eselon III yang lowong terdiri dari Camat Gangga, Camat Kayangan, Camat Bayan, Kabag Kesra, Sekretaris Dinas LHPKP, Kabid Ekonomi, Kabid Yankes, Kabid Pengendalian Penduduk dan KB, Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil, Sekretaris Disnaker PMPTSP, Sekretaris Korpri, dan Kabid Ketersediaan Ketahanan Pangan. “Lebih banyak ditinggal pensiun dan meninggal dunia,” terangnya detail.

Selain itu, terdapat 28 jabatan eselon IV lowong, tersebar merata di OPD hingga ke kecamatan. Untuk mempercepat pengisian jabatan lowong ini, nanti kepala daerah yang baru bisa langsung melakukan pengisian dengan syarat meminta izin ke Kemendagri.

Selain itu, tahun ini juga akan ada 25 pejabat yang akan pensiun, mulai April-Desember. Untuk eselon II yakni Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Lalu Mustain. Eselon III empat pejabat yakni Sekretaris Dinas Kominfo Agus Herman, Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dukcapil Suparlan, Kabid Perkebunan di Dinas Pertanian Edy Suharto, dan Kabid Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di DP2KBPMD Artadi. “Eselon II satu orang, dan eselon III terdapat empat orang,” ungkapnya lagi.

Untuk eselon IV sebanyak 20 orang antara lain, Lalu Maskana Ekajaya Kasubag Umum dan Kepegawaian di Dinas Kominfo, Aris Kristianto Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kantor Camat Pemenang, Sudiartono Kasi Kelembagaan dan Sarpas di Dikpora, Haji Karmin Kasubag Keagamaan di Bagian Kesra, Sukandar Kasubag Program dan Pelaporan di Bagian Pembangunan, Selamet Riyadi Kasi Advokasi Penggerakan dan Informasi di DP2KBPMD, M. Muhadar Kasi Ketentram dan Ketertiban Umum di Kantor Camat Tanjung, Agung Puji Barjo Kasi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan di Dinas Pertanian, I Nengah Suarjana Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kantor Camat Tanjung. Selanjutnya, I Gusti Lanang Kasi Pendataan Perizinan di Disnaker PMPTSP, Bahrudin Kasi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja di Disnaker PMPTSP, Sadri Kasi Pengarusutamaan Gender di Dinsos, Dewa Komang Kasi Pengendalian dan Pengawasan di Disnaker PMPTSP, Sukersih Kasi Pengolahan dan Pemasaran di Dinas Pertanian, I Made Sirne Kasi di Dinas Pertanian, Mandrayasa Kasi Pertamanan di Dinas LHPKP, Wayan Seweden Kasi Rekontruksi di BPBD, Lalu Pujiatim Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Kayangan, Ida Bagus Karang Kasubag Umum dan Kepegawaian di Satpol PP dan Damkar, dan Joko Mardianto Kasi Pemberdayaan Desa di Kantor Camat Kayangan. “Ada juga guru yang pensiun sebanyak 80 orang,” ungkapnya.

Jika menghitung jumlah PNS sebanyak 2.500-an baik PNS teknis, PNS tenaga kesehatan, dan PNS tenaga pendidikan. Jumlah itu jauh dari ideal kebutuhan daerah. Untuk menambah kekurangan, pihaknya tetap mengusulkan kuota CPNS. Misalkan, tahun lalu yang pensiun 101, maka kuota yang dijatahkan pusat 225 CPNS dan 38 P3K, sedangkan tahun ini yang pensiun 80 orang maka diusulkan 500 CPNS dan 900 P3K. “P3K khusus guru mengejar program satu juta guru dari Kemendikbud untuk tahun ini, dan jatah yang ditetapkan belum diketahui,” terang Kabid PSDM, Datu Aryaniata, terpisah.

Untuk membantu kekurangan SDM di pemerintahan, pihaknya merekrut tenaga kontrak daerah yang selalu dievaluasi setiap tahunnya sesuai kebutuhan yang ada. “Kalau menutupi kekurangan itu, selama ini diperbantukan dengan adanya kontrak daerah tersebut,” jelasnya. (flo)