46 Desa di NTB Masih Blank Spot

I Gede Putu Aryadi (Faisal Haris/radarlombok.co.id)

MATARAM — Wilayah NTB hingga saat ini masih ada yang belum tersentuh sinyal internet atau blank spot. Setidaknya ada 46 desa yang belum tercover sinyal komunikasi, baik untuk komunikasi analog seperti jaringan telepon atau komunikasi digital seperti jaringan internet.

Menurut Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi saat ini pihaknya tengah menyelesaikan beberapa persoalan ditengah pendemi Covid-19 termasuk beberapa wilayah di NTB hingga saat masih belum tersentuh sinyal internet atau masih areal blank spot.

“Kita masih punya 46 desa yang blank spot di NTB, ini yang harus kita tangani,” ungkapnya, Selasa (11/8).

Maka pihaknya, akan berupaya untuk segera menangani persoalan tersebut, mengingat Teknologi Informasi (IT) terus mengalami berkembang.

“Kalau internetnya belum ada, minimal kita menggunakan Handy Talky (HT) berangkali, karena radio, televisi yang belum menyentuh wilayah itu harus segera kita buka,” sambungnya.

Disebutkan, dari angka 46 desa yang belum sama sekali tersentuh layanan sinyal internet itu, terseber di beberapa kabupaten/kota di NTB, seperti Lombok Tengah, Lombok Utara, Kota Bima dan kabupaten lainnya.

“Ya kalau Lombok Tengah ada 11 desa yang masih blank spot, KLU juga ada. Paling banyak di pulau Sumbawa sekitar 22 desa, karena Kota Bima saja masih ada yang belum tersentuh,” bebernya.

Bahkan lanjut Gede, sebelum dirinya memimpin Diskominfotik Provinsi NTB, jumlah desa yang masih berada di aeral blank spot sebanyak 211 desa. Sehingga pihaknya terus mendorong agar semua wilayah di NTB bisa tersentuh sinyal internet dengan berbagai langkah yang akan dilakukan, diantaranya pihaknya sudah berkoodinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terkait hal tersebut. Bahkan pihaknya juga sudah dijanjikan akan diselesaikan.

“Karena pada awal saya masuk di Diskominfotik itu ada 211 desa blank spot ditahun lalu (2019), sekarang tinggal 46 desa,” tegasnya kembali.

Menurut Gede, dampak dengan masih ada areal blank spot tentu sangat mengganggu, apalagi ditengah pandemi Covid-19 ini dengan adanya kebijakan dari pemerintah bagi peserta didik harus Belajar Dari Rumah (BDR) maka tentu tidak bisa atau beraktivias dari rumah bagi tenaga kerja yang berada di areal blank spot dengan menggunakan layanan internet.

“Maka ini jadi PR kami, baik dari pemerintah daerah maupun stakeholder terkait. Termasuk kepada penyedia jasa jasa telekomunikasi juga bisa memikirkan persoalan ini,” ujar Gede.

Ditegaskan, Gede terget untuk bisa menyelesaikan dari 46 desa yang belum tersentuh sinyal tersebut, jika berdasarkan yang dijanjikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bahwa akan dituntaskan pada 2021 sudah dituntaskan semua.

“Tapi sekarang ini ada program yang saya jajaki, terkait desa mandiri internet, dengan pola bagi desa yang memiliki sinyal yang lemah atau jauh dari provider maka akan libatkan BUMDes yang akan menjadi agen. Sehingga bisa ikut mengatasi masalah sinyal juga, tapi masih saya jejaki,” terangnya.

Ketika nanti BUMDes bisa terlibat membangun tower untuk pelayanan komunikasi, kata Gede, maka pergerakan ekonomi di desa lebih menggeliat lagi. Disamping BUMDes juga punya keuntungan tersendiri dengan menggunakan anggarannya dalam mengembangkan unit usaha.

“Jika jadi maka nanti akan dilatih oleh Kominfo bersama kami, kalau ini bisa jalan dengan mambangun layanan usaha internet di desa,” sambungnya.

Jika ini nanti berjalan, sambungnya, maka sudah dipastikan transaksi pengembangan bisnis, ekonomi, sosial budaya dan komunikasi. Termasuk pendidikan untuk daerah-daerah yang memang masih sinyal lemah atau blank spot sudah tidak ada lagi.

“Ya kita harapkan ini nanti bisa berjalan,” harapnya.

Gede juga sudah mulai memetakan desa yang akan menjadi file projec dalam program tersebut, sehingga dalam waktu dekat pihaknya akan membahas kembali untuk mematangkan rencana tersebut.

“Rencana besok kami akan rapat, untuk membahas karena kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo, karena daerah lain sudah ada file project-nya. Karena ini juga untuk membantu membuka areal blank spot dan kita harapkan salah satu pemasukan bagi BUMDes di desa,” katanya. (sal)