4,5 Hektare Lahan Kemenkumham di Lias Hilang

HILANG: BPN dan Kemenkumham turun mengukur lahan aset Kemenkumhan di Dusun Lias, Desa Genggelang, Kecamatan Gangga. Ternyata tidak sesuai dengan yang tercatat. (HERY MAHARDIKA/RADAR LOMBOK)

TANJUNG–Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) belum dapat mempercepat proses penghibahan tanah seluas 3 hektare untuk warga Lias, Desa Genggelang, Kecamatan Gangga.

Pasalnya, Kemenkumham masih terkendala hilangnya lahan 4,5 hektare lebih dari total 51 hektare yang seharusnya dikuasai. “Proses hibah lahan di Lias dari Kemenkumham ke Pemkab lalu ke warga Lias belum dapat dipercepat, karena Kemenkumham masih mencari tanah seluas 4,5 hektare lebih, belum masuk dalam hitungan BPN,” ungkap Kabag Hukum Setda KLU Parman kepada Radar Lombok, Kamis (8/4).

Dijelaskan, lahan Kemenkumham yang disengketakan itu 51 hektare lebih. Lalu akan dihibahkan ke masyarakat Lias 3 hektare sehingga masih tersisa 49 hektare. Namun setelah diukur di lapangan, yang tersisa 44,5 hektare, hilang 4,5 hektare. “Dan sekarang masih dilakukan analisa oleh BPN. Kalau berkurang dari itu maka terkendala proses hibah,” jelasnya.

BACA JUGA :  Najmul Sebaiknya Fokus di KLU

Menurut keterangan dari Kemenkumham, proses penghibahan lahan aset negara harus dilaporkan ke DPR RI dan dijelaskan secara detail. Jika ditemukan berkurang kemudian tidak dapat dipertanggungjawabkan maka itu menjadi bahan pertanyaan DPR RI, dan jelas berimbas terhadap Kemenkumham. Mengingat di sertifikat lahan Kemenkumham masih tercatat luasan 51 hektare. “Jadi, sekarang Kemenkumham baru mengeluarkan rekomendasi menempati saja, belum berhak menjadi milik masyarakat atas lahan dihibahkan tersebut,” terangnya.

Adapun posisi lahan Kemenkumham yang hilang tersebut belum diketahui di mana titik persisnya. Tetapi yang jelas, pihaknya akan segera ke Jakarta, agar proses hibah dipercepat, sehingga tidak menjadi persoalan di belakang hari. Sebab, hal itu menjadi kesepakatan antara Kemenkumham dengan masyarakat yang difasilitasi oleh Pemda. “Kita akan segera ke pusat untuk memproses hibah lahan itu tanpa menunggu ditemukan lahan hilang tersebut,” tegasnya.

BACA JUGA :  Speedboat Polair Tabrak Publik Boat

Pihak Kemenkumham juga mempersilakan masyarakat Lias mengelola lahan seluas 44,5 hektar lebih tersebut, sampai menunggu pembangunan lembaga pemasyarakatan (lapas) oleh Kemenkumham di atas lahan tersebut. “Sebelum direalisasikan, masyarakat dipersilakan mengelola lahan seluas dari sisa hibah itu,” katanya.

Sementara pembangunan bantuan rumah tahan gempa (RTG) sudah dipersiapkan di lahan yang akan dihibahkan, dan sekarang dalam proses pembangunan.

Dari tiga tingkatan lahan yang diratakan Dinas PUPR, yang dimanfaatkan membangun RTG yakni tingkat pertama, sedangkan tingkat kedua dan ketiga masih menunggu pentaludan.  “Kalau pembangunan RTG sudah berjalan di lokasi yang dihibahkan,” terangnya. (flo)

Bagaimana reaksi anda ?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Berita sebelumyaBupati Sukiman jadi Pembicara di Simposium Internasional
Berita berikutnyaDemokrat NTB Waspadai Manuver Kubu Moeldoko