MATARAM – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Mataram mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sekitar 46,21 ribu orang atau 8,62 persen. Angka ini sedikit menurun dibandingkan Maret 2022 yang tercatat sekitar 45,30 ribu orang atau 8,63 persen. Sedangkan pada tahun 2024, jumlah kemiskinan tercatat menurun menjadi 8 persen atau sekitar 42.514 jiwa.
Kepala BPS Kota Mataram, Mohammad Reza Nugraha Kusumowinoto, menjelaskan dari sisi ekonomi, terdapat tiga sektor utama yang mendongkrak Produk Regional Domestik Bruto (PDRB) Kota Mataram dari lapangan usaha. “Ketiga sektor tersebut adalah Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan kontribusi sebesar 21,63 persen, Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 10,88 persen, serta Industri Pengolahan sebesar 9,28 persen. Kontribusi signifikan dari ketiga sektor ini memberikan dampak positif terhadap perekonomian Kota Mataram secara keseluruhan,” jelas Reza, Senin (24/3).
Langkah yang harus dilakukan untuk penurunan angka kemiskinan ini tidak lepas dari program pemerintah yang dinilai baik dan lihai dalam melihat kebutuhan masyarakat. Selain itu, euforia tahun politik dan bantuan program dari pemerintah yang membanjiri masyarakat pada tahun lalu juga turut berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan.
Berbagai bantuan dari pemerintah pusat dan Pemkot Mataram diluncurkan dalam skema program bantuan sosial untuk menarik simpati masyarakat, seperti bantuan tunai, bantuan pangan, hingga program-program pemberdayaan ekonomi. “Penurunan ini juga disebabkan oleh banyaknya bantuan yang diberikan selama tahun politik. Pemerintah pusat dan daerah terlihat sangat aktif menyalurkan berbagai program bantuan untuk mendongkrak kesejahteraan masyarakat, yang berdampak signifikan pada penurunan angka kemiskinan,” katanya.
Namun, ia mengingatkan, bantuan-bantuan ini hanya memberikan dampak sementara jika tidak diikuti dengan program pemberdayaan yang berkelanjutan. Namun, kemiskinan ekstrem masih menjadi PR besar Pemkot Mataram dengan jumlah sekitar 807 jiwa lebih.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Mataram, H. Muhammad Ramadhani, menegaskan pemerintah pusat menargetkan kemiskinan ekstrem di seluruh Indonesia mencapai 0 persen di tahun 2024. “Jadi tidak mudah menghilangkan kemiskinan ekstrem itu,” katanya.
Menurutnya, masyarakat yang masuk kategori tersebut umumnya adalah disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya, di mana intervensi yang diberikan hanya berupa bantuan langsung sesuai skema pemerintah pusat.
Ia menyoroti tantangan terkait sinkronisasi data. Data kemiskinan ekstrem yang bersumber dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta data kemiskinan secara keseluruhan dari data terpadu kesejahteraan sosial perlu diselaraskan. “Setelah diverifikasi dan validasi, ada juga kemiskinan ekstrem yang tidak masuk dalam data kemiskinan makro. Basis data ini juga menjadi tantangan,” ucapnya.
Untuk penuntasan kemiskinan ekstrem masih menjadi prioritas di era Presiden Jokowi dengan target 0 persen di tahun 2024. Namun, Dhani mengakui pihaknya belum mengetahui apakah prioritas tersebut akan berlanjut di era Presiden Prabowo Subianto. (dir)
