40 Persen APBD untuk Pengentasan Kemiskinan

Ridwan Syah (AZWAR ZAMHURI/RADAR LOMBOK)

MATARAM –  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2016  direncanakan sebanyak 40 persen untuk pengentasan kemiskinan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB, Ridwan Syah mengungkapkan, jumlah APBD-P 2016 sebesar Rp 3,8 triliun hampir 40 persen atau sekitar Rp 1,5 triliun dialokasikan untuk mengurangi angka kemiskinan. “Hampir 40 persen dari APBD-P kita langsung menyentuh rakyat untuk program kemiskinan,” ungkapnya  Selasa kemarin (6/9).

Berbagai program telah disiapkan untuk menekan bertambahnya angka kemiskinan. Apalagi target pemprov sendiri, dalam setahun harus mampu mengurangi angka kemiskinan sebesar 2 persen. Meskipun target tersebut sangat sulit bisa diwujudkan.

Salah satu program untuk pengentasan kemiskinan yaitu membangun Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu (SLRT). Sistem ini akan membantu masyarakat dan pemerintah daerah (Pemda) untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan berdasarkan profil dalam Basis Data Terpadu (BDT). “Ini menghubungkan mereka dengan program-program pusat dan daerah yang paling sesuai dengan kebutuhannya,” terangnya.

SLRT juga membantu mengindentifikasi keluhan masyarakat miskin dan rentan, melakukan rujukan, dan memantau penangangan keluhan untuk memastikan dapat ditangani dengan baik. Tidak tanggung-tanggung, anggaran untuk program ini saja mencapai Rp 6 miliar.

Kedepan, pengentaskan kemiskinan akan terus diupayakan dengan serius. Termasuk pada APBD 2017 benar-benar akan totalitas. “Data kemiskinan juga kita validkan, harus jelas by name by addres. Hal ini penting agar program kita juga tidak salah sasaran,” katanya.

Data terakhir yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin pada Maret 2016 mencapai 804.440 orang atau bertambah 2.150. Fakta ini menjadi persoalan tersendiri di tengah pertumbuhan ekonomi NTB yang sangat tinggi.

Sementara itu, Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan NTB, Prijono menyampaikan rasa optimismenya kepada Pemprov NTB. Ia yakin, meskipun ada penundaan penyaluran dana alokasi umum (DAU) namun  tidak akan berdampak terhadap penambahan angka kemiskinan.

Menurut Prijono, pemprov sangat menghormati program-program pengentasan kemiskinan. Bahkan ia yakin, pertumbuhan ekonomi NTB akan tetap positif di tengah berbagai pemangkasan anggaran oleh pemerintah pusat. “Saya percaya kok, kemiskinan tidak akan bertambah dan pertumbuhan ekonomi akan tetap baik,” ujarnya. (zwr)

Bagaimana reaksi anda ?
  • Suka
  • Terhibur
  • Sedih
  • Marah
  • Bosan
  • Takut