MATARAM – Kekeringan di NTB kian meluas. Sebanyak empat kabupaten telah menetapkan status siaga bencana kekeringan.
Kepala BPBD Provinsi NTB Muhammad Rum mengungkapkan, dari 10 kabupaten/kota yang mengalami kekeringan sangat parah saat ini yaitu Kabupaten Bima, Kabupaten Lombok Timur, Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Utara. “Empat kabupaten statusnya sudah siaga bencana kekeringan, sedangkan yang enam daerah lainnya masih dalam status siaga kekeringan,” ucap Rum Rabu kemarin (14/9).
Untuk mengantisipasi dampak kekeringan, empat kabupaten tersebut telah mengeluarkan surat keputusan siaga darurat bencana kekeringan. Sedangkan keenam daerah lainnya belum mengeluarkan surat keputusan siaga darurat sebab masih bisa ditangani. Apalagi di Kota Mataram saat ini masih sering hujan, tidak seperti di beberapa lokasi di Lombok Timur maupun Lombok Tengah yang sudah sulit mendapatkan air.
Untuk wilayah Lombok Timur, dari 20 kecamatan yang ada, terdapat 12 kecamatan telah terdampak kekeringan. Parahnya lagi, semua desa di 7 kecamatan mengalami kekeringan yang mengkhawatirkan. Sementara 5 kecamatan lainnya masih ringan karena hanya beberapa desa yang terdampak. “Sudah parah kekeringannya di tujuh kecamatan itu,” ujar Rum.
BPBD sendiri telah menangani lebih awal kekeringan tersebut. Sudah juga diusulkan dana siap pakai ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pusat sebesar Rp 20 miliar untuk penanganan kekeringan dan penyediaan air bersih. Namun, hingga saat ini dana tersebut belum juga bisa keluar.
Jumlah kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk penanganan kekeringan di Provinsi NTB masih belum bisa diprediksi. Sebab hal itu bergantung kepada kondisi dan situasi kekeringan di 10 kabupaten/kota. “Kita sih inginnya pola penanganan kekeringan dengan Infrastuktur permanen. Misalnya dengan sumur bor, pipanisasi dari mata air dan water treatment. “Atau ketika ada kekeringan bisa pakai mobil pengangkut air," katanya.
Tahun ini, diprediksi bencana kekeringan relatif lebih ringan dibandingkan tahun 2015. Terbukti sampai saat ini dari 10 kabupaten/kota hanya 4 daerah saja yang mengalami kekeringan parah. Berbeda dengan tahun lalu yang membuat semua daerah terkena dampak kekeringan.
Rum juga meyakinkan agar masyarakat tidak perlu terlalu khawatir. Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), masa kekeringan di Provinsi NTB tidak akan terlalu lama. Sebab, pada November mendatang diperkirakan akan memasuki musim penghujan.
Meski begitu, pihaknya mendorong agar 10 kabupaten/kota pro aktif untuk menanggulangi kekeringan. Termasuk menggunakan dana APBD kabupaten/kota dan tidak menunggu dana dari provinsi atau pusat. "Hebat Bupati Dompu, dia pakai APBD atasi kekeringan. Tidak perlu nunggu dari provinsi atau pusat, semoga bisa diikuti oleh daerah lain," ucapnya.
Wakil Gubernur NTB, H Muhammad Amin mengimbau kepada semua Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) terkait untuk tingkatkan koordinasi dalam mengahdapi bencana kekeringan. Pasalnya, kekeringan yang terjadi akan sangat berdampak terhadap perekonomian masyarakat.
Menurutnya, hasil pertanian bisa berkurang dari segi kualiats maupun kuantitas. Oleh karena itu, bencana kekeringan yang saat ini telah menyerang 4 kabupaten di NTB harus disikapi dengan serius dan mencari solusi terbaik. “Kekeringan ini masalah setiap tahun, kita harus mampu belajar dari pengalaman. Jangan sampai petani kita rugi karena kekeringan,” ucapnya. (zwr)
