MATARAM – Kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di NTB kian parah.
Warga kesulitan mendapatkan air bersih. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB, Muhammad Rum mengakui saat ini kekeringan yang melanda NTB cukup memprihatinkan. Bahkan, 4 kabupaten telah menyatakan status darurat kekeringan.
Sebanyak 4 kabupaten berstatus darurat kekeringan tersebut, yaitu Lombok Tengah, Lombok Barat, Sumbawa Barat dan Bima. “Kita tetap koordinasi dengan kabupaten/kota untuk dropping air,” terang Rum.
Selain itu, pihaknya juga sedang menunggu surat penetapan darurat bencana kekeringan untuk Provinsi NTB. Namun, sambil menunggu surat tersebut dikeluarkan gubernur, verifikasi loaksi pembangunan sumur bor terus dilakukan. “Sumur bor ini solusi, biar tidak kita dropp air bersih setiap tahun,” katanya.
Dipaparkan Rum, data yang dilanda kekeringan seperti Lombok Barat terdapat 6 kecamatan, 32 desa dengan jumlah KK sebanyak 6678 orang. Sedangkan Lombok Utara terdapat 5 kecamatan, 18 desa dengan 9.013 KK.
Selanjutnya, kekeringan di Lombok Tengah ada 6 kecamatan, tiga diantaranya tidak dilanda kekeringan. “Di Loteng itu, ada sebanyak 82 desa dan 1.32.780 KK yang sudah terdampak kekeringan,” katanya.
Untuk Kabupaten Lombok Timur, kekeringan terjadi di 9 kecematan dengan 48 desa. Namun, ada penurunan tahun ini dimana sebelumnya sebanyak 12 kecamatan mengalami kekeringan dengan 51.585 KK yang terdampak.
Sedangkan di Kabupaten Sumbawa Barat juga terdapat 5 kecamatan, 10 desa dan 4985 KK terkena bencana kekeringan itu. Kemudian Sumbawa 18 kecamatan dari 24 kecamatan dengan jumlah desa terkena kering sebanyak 60 desa. “Di Sumbawa itu ada 23000 KK, kalau hitung jiwa ada 48 ribu jiwa yang terdampak,” ungkapnya.
Berikutnya di Dompu, kekeringan melanda 7 kecamatan, 20 desa dan 6113 KK. Kemudian Kota Bima 3 kecamatan dengan 8 kelurahan sekitar 5000 jiwa. Sedangkan di Kabupaten Bima, yang mengalami kekeringan sebanyak 11 kecamatan, 59 desa dengan 125.129 KK. “Kota Mataram alhamdulilah tidak ada dampak kekeringan sampai saat ini, beda kalau kondisinya kemarau berkepanjangan,” ujar Rum.
Terpisah Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi NTB, H Hamja merasa kecewa dengan penanganan kekeringan yang tengah melanda masyarakat NTB. Pemerintah Provinsi (Pemprov) dinilai lamban dan terkesan tidak serius mengatasi masalah yang terjadi setiap tahun itu.
Diungkapkan Hamja, kekeringan saat ini sudah sangat memprihatinkan. Banyak masyarakat merasa kesulitan memenuhi kebutuhannya. “Kekeringan sudah sangat memprihatinkan, pemprov hanya berpangku tangan,” ujarnya.
Pantauan Hamja, kekeringan sudah terjadi di beberapa kabupaten. Bahkan sudah ada yang statusnya darurat kekeringan. Anehnya, pemprov terkesan acuh dan kurang peduli. Seharusnya bisa lebih sigap dalam melakukan antisipasi dan juga penanganan.
Hamja sendiri sudah sering menerima keluhan masyarakat yang kesulitan mendapatkan air bersih. Tidak sedikit yang harus membeli air agar bisa minum. “Ini kenyataan yang tidak bisa bantah. Pemprov tolong lebih sigap, jangan andalkan kabupaten/kota saja,” pintanya.
Saat ini, yang harus dilakukan adalah penanganan kekeringan. Bantuan air bersih maupun kelancaran irigasi sangat penting. “Pikirkan yang terjadi sekarang, berikan solusi. Setelah itu jangan diam lagi, kerjakan agar tidak kekeringan tahun depan,” ucap Hamja.
Untuk mengatasi kekeringan pemerintah memang sudah seharusnya membuat pola penanganan secara permanen. Wacana penanganan permanen setiap tahun diucapkan namun tanpa ada realisasi yang jelas oleh eksekutif.
Diakui Hamja, penyaluran air menggunakan mobil tangki tidak menyelesaikan masalah. Sifatnya hanya sementara saja agar masyarakat tidak menderita. “Air ini kebutuhan pokok, jadi harus diutamakan. Jalan saja dianggarkan ratusan miliar, kenapa untuk air tidak dilakukan. Ini bicara keseriusan dan komitmen saja,” ujarnya.
Oleh karena itu, Hamja mengingatkan agar pengadaan sumur bor lebih diperbanyak lagi. Terutama untuk bisa diakses oleh daerah-daerah yang rawan kekeringan. “Tapi kalau memang pemerintah tidak mampu, ngaku saja. Ayo kita sama-sama cari investor yang mampu siapkan kebutuhan air bersih,” tantang Hamja. (zwr)
