4.200 Orang Guru Honorer SMA/ SMK di NTB Tidak Diakomodir

Ilustrasi Guru Honorer
Ilustrasi Guru Honorer

MATARAM – Dinas Pendidikan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Nusa Tenggar Barat mulai membuka pendaftaran rekrutmen guru honorer untuk jenjang SMA dan SMK negeri, pada Sabtu (24/3). Dalam rekrutmen guru honorer tersebut, Dikbud Provinsi NTB hanya bisa mengakomodir 2.500 orang, padahal, jumlah guru honorer di SMA dan SMK negeri di Provinsi NTB mencapai 6.700 orang.

Alhasil, setidaknya ada 4.200 guru honorer SMA dan SMK Negeri yang ada di Provinsi NTB harus gigit jari, karena tidak bisa terakomodir mendapatkan gaji honor yang bersumber dari APBD NTB. Artinya sebanyak 6.700 orang guru terebut akan bersaing ketat untuk bisa lolos seleksi untuk mendapatkan gaji honor dari APBD Pemprov NTB.

Terkait hal tersebut, Kepala Dikbud Provinsi NTB, H Muhammad Suruji memastikan tidak ada perubahan jumlah guru honorer yang bisa diakomodir untuk mendapatkan gaji honor dari APBD NTB.

“Kok nanya ke saya bagaimana nasib guru honor yang tidak lolos seleksi itu, kan sudah jelas kita cuma akan terima 2.500 orang guru saja dalam rekrutmen nanti. Jadi cuma sampai itu saja tugas kita,  tegas Suruji, Senin kemarin (26/3).

Suruji menyatakan, bahwa keputusan pelaksanaan rekrutmen guru honorer tujuannya bukan karena belas kasihan mereka. Melainkan lebih kepada pemerataan dunia pendidikan di Provinsi NTB. Akibatnya, melalui kebijakan yakni keputusan rekrutmen guru honor SMA dan SMK Negeri ini harus melalui Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), merupakan cara yang tepat untuk meratakan kualitas pendidikan di Provinsi NTB. 

Suruji, mengaku jauh sebelumnya pihaknya di Dikbud NTB telah siap melaksanakan rekrutmen sejak bulan Januari lalu. Namun, karena ada informasi akan dibuka lowongan CPNS, Dikbud menunggu hingga bulan Maret.  Hal tersebut dilakukan, agar jangan sampai nanti ada kuota khusus untuk honorer dalam rekrutmen CPNS. Tapi, karena harus menunggu hingga Pilkada selesai, Dikbud mengambil keputusan untuk dilaksanakan rekrutmen honorer secepatnya.

“Sebenarnya sudah lama disiapkan proses rekrutmen guru honorer ini, tapi kita tetap cari waktu yang tepat,” sambungnya.

Sementara itu, mengenai mekanisme tes rekrutmen itu, Suruji mengatakan, bahwa pihaknya akan menggunakan sistem online. Nantinya peserta akan melaksanakan tes di sekolah masing-masing kabupaten/kota yang ditunjuk Dikbud NTB, yang memenuhi standar kelayakan untuk pelaksaan tes. Untuk jadwal pelaksanaan tes sendiri masih disusun Dikbud NTB. Namun dipastikan, setelah pembukaan pendaftaran nanti, tes akan dilaksanakan sekitar bulan April.

“Nanti ada tes kompetensi dasar dan bidang, itu bulan April dilaksanakan. Mungkin setelah UNBK atau sebelumnya, yang jelas bulan Mei itu semua proses sudah selesai,” terangnya.

Adapun untuk panitia rekrutmen, Suruji memastikan oleh tim independen. Terlebih lagi sistem tes rekrutmen menggunakan online. Untuk pengangkatan 2.500 orang guru honorer ni, sebelum Juli sudah ada SK pengangkatan dan sekaligus SK mengajar.

“Jadi ini tujuannya murni untuk penataan dunia pendidikan  di NTB,” kata Suruji.

Suruji menambahkan, bagi guru honorer yang ingin mengikuti seleksi ini tidak ada batasan umur. Syarat utama hanyalah dilampirkan SK pengangkatan dan SK mengajar sebelumnya, sebagai dokumen pendaftaran. Terkait dengan kekhawatiran berbagai pihak bahwa rekrutmen tersebut rentan dipolitisasi, Suruji tidak mempersoalkannya. Apalagi, proses seleksi dilakukan sebelum Pilkada. Sementara, untuk SK pengangkatan dan SK mengajar akan dikeluarkan setelah pilkada.

“Saya selalu katakan, kami tidak ada urusan dengan politik. Kalau ada yang mau politisasi, ya silakan saja. Yang jelas, kami tidak ada urusan dengan itu,” tegasnya. 

Sementara itu, Ketua PGRI NTB, H Ali Rahim melihat proses rekrutmen ini terkesan timpang. Bagaimana tidak, seperti yang diketahui jumlah guru honor di NTB begitu banyak. Bahkan sebagiannya ada yang sudah mendapat SK sejak sebelum alih kelola yang diberikan di Kabupaten. Namun SK tersebut, sepertinya tidak akan punya makna, karena akan dilebur ulang lewat rekrutmen P3K tersebut.

“Akan banyak guru yang kecewa, karena ada juga yang sudah mendapat SK, tapi nasih mereka  tidak pasti,” pungkasnya. (rie)