MATARAM – Hingga kini, Pemprov NTB belum dapat membayar utang proyek atau program pada 2021 kepada pihak rekanan sebesar Rp 227,6 miliar yang tersebar di sejumlah OPD. Termasuk di Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) NTB sebesar Rp 30 miliar lebih. “Dari jumlah (utang) ini kita ada Rp 30 miliar lebih,” aku Kepala Distanbun NTB, Muhammad Riadi.
Seperti pada dinas lainnya, pekerjaan yang dilakukan rekanan yang sudah tuntas tahun 2021 masih nunggak pembayaran. Dari jumlah tersebut tidak hanya kegiatan regular, termasuk juga pokir dewan. “Ya dua-duanya. Ada pokir maupun reguler. Yang reguler itu kegiatan yang didanai dari DBHCHT (dana bagi hasil cukai hasil tembakau),” sebutnya.
Khusus di Distanbun sendiri, sambungnya, ada beberapa kegiatan yang masih nonggak seperti pengerjaan jalan usaha tani, jaringan irigasi, embung dan termasuk sarana prasaran penunjang pertananian lainnya. “Kalau di kita tidak ada jalan usaha tani, jaringan irigasi, embung. Semuanya sarana prasarana,” sambungnya.
Riadi mengaku, tanggungan ke pihak ketiga itu tidak bisa dibayarkan karena keterlambatan pengurusan admintrasi saja. Meski demikian TAPD saat ini tengah berupaya melalukan pergeseran untuk memutupi utang pada 2021 tersebut. “Ya agar tidak jadi beban kedepannya,” ucapnya.
Distanbun terlihat legawa jika TAPD akan melakukan pergeseran anggaran dari anggaran yang ditelah diketok di APBD 2022. Salah satu yang akan mengalami pergeresan lebih banyak yakni di Distanbun, Dinas Perkim dan Dinas PUPR. “Ya kami ini pasukan kalau digeser sami’na wa atho’na,” katanya pasrah.
Riadi juga menjelaskan di Distanbun juga terdapat anggaran reguler salah satunya anggaran penajaman RPJMD. Namun diakuinya jumlahnya tidak terlalu banyak dibandingkan di OPD-OPD lainnya. “Kalau di kita tidak lebih dari 10 miliar dana penajaman RPJMD,” sebutnya.
Alokasi anggaran penajaman RPJMD yang terbilang kecil itu, lanjutnya mengingat capaian RPJMD di OPD-nya sudah berjalan optimal. Sehingga tidak terlalu banyak anggaran yang dialokasikan. “Targetnya kan peningkatan komoditi produksi sarana prasarana pertanian. Sehingga penjaman RPJMD di bawah Rp 10 miliar,” pungkasnya. (sal)
