MATARAM – Sebanyak 3.866 pegawai honor yang bekerja di instansi pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten/kota yang sudah terdaftar menjadi peserta BPJamsostek bakal menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT ) Corona, utamanya yang bergaji dibawah Rp 5 juta. Pasalnya untuk mendapat Bantuan Subsidi Upah (BSU) syaratnya harus terdaftar sebagai peserta aktif BPJamsostek.
“Jika belum terdaftar, maka pegawai honor di instansi pemerintah tersebut tidak dapat menerima BLT Corona,” kata Kepala BPJamsostek Cabang NTB Adventus Edison Souhuwat.
Soni menyebut, sebagian pegawai honor di lingkup pemprov NTB dan Pemkot Mataram sudah terdapat menjadi peserta aktif BPJamsostek. Seperti di THL
THL TBPP BP2SDM Pertanian sebanyak 315 tenaga kerja, RSUD Provinsi 383 tenaga kerja dan BPS NTB 12 tenaga. Sementara itu di 10 OPD lingkup Pemkot Mataram dengan jumlah pakerja sebanyak 3.156 pegawai honor sudah terdaftar sebagai peserta BPJamsostek. Mereka inilah yang berpotensi mendapatkan bantuan BLT Corona pekerja tersebut.
“Kalau baru daftar di Juli sampai sekarang tidak dapat BLT Corona. Kemungkinan kalau diperpanjang program bantuan tahun depan, mungkin bisa dapat,” kata Soni.
Dikatakannya, saat ini dengan dikeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) No 51 tentang perlindungan program BPJamsostek kepada pegawai honorer, pihaknya tengah mendorong agar mulai sekarang segera didaftarkan perlindungan JKK dan JKM ke BPJamsostek melalui OPD masing-masing. Selain itu, diharapakan pada saat penyusunan APBD Murni 2021 untuk iuran tenaga kerja non ASN dapat dianggarkan dalam APBD untuk masa iuran 1 tahun.
“Perlindungan kepada tenaga honorer untuk BSU saat ini ada beberapa non ASN yang memang sudah terdaftar pada BPJamsostek melalui OPD. Contoh pasukan biru Dinas PUPR mereka terima BSU saat ini,” terangnya.
Dikatakan Soni, sampai dengan kemarin ada beberapa OPD sudah mendaftarkan pegawai honor mereka. Jika program BLT Corona masih dilanjutkan tahun depan, maka mereka bisa mendapatkan bantuan pekerja bergaji dibawah Rp 5 juta tersebut. Sesuai dengan kriteria dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) pekerja honor juga diberikan, sepanjang terdaftar sebagai peserta aktif BPJamsostek.
“Tidak terbatas di pendidikan, semua pekerja seperti driver, security dan sebagainya,” jelasnya.
Terpisah, Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB H Saiful Amri, menerangkan pihaknya belum mendata berapa banyak pegawai honor yang sudah terdaftar sebagai peserta di BPJamsostek di masing-masing OPD.
“Belum ada perintah dari pimpinan untuk kita mendata tenaga kerja honor itu semua se NTB. Kalau kita di BKD ada 14 orang pegawai honor,” sebutnya.
Amri mengaku jika data pegawai honor yang akan didaftarkan menjadi peserta BPJamsostek, pihaknya masih menunggu perintah dari Sekda NTB dan BKD, kemudian barulah akan didata seluruh OPD terkait. Sampai saat ini ada belasan ribu dari berbagai macam sektor untuk pegawai honor, diantaranya tenaga kependidikan, kesehatan, driver dan lainnya.
“Berapa besaran anggarannya nanti BPKAD yang punya teknisnya. Mudah-mudahan minggu minggu besok kita lihat,” ujarnya. (dev)
