MATARAM – Penerima bantuan subsidi upah (BSU) bagi pekerja non ASN masih belum banyak di NTB. Pasalnya, syarat menerima BSU harus terdaftar sebagai peserta aktif BPJamsostek. Untuk pegawai honor di lingkup OPD Pemprov NTB yang sudah terdaftar menjadi peserta aktif BPJamsostek tercatat sebanyak 3.600 orang.
Kepala Cabang BPJamsostek NTB Adventus Edison Souhuwat menerangkan, saat ini pihaknya tengah mendorong agar semua pekerja non ASN terdaftar menjadi peserta aktif BPJamsostek, sehingga mereka bisa mendapatkan BSU. Mengingat di kondisi seperti saat ini bantuan materi sangat dibutuhkan pekerja. Apalagi dengan adanya BSU tersebut, terjadi peningkatan pendaftaran sebagai kepesertaan BPJamsostek.
“September kemarin khusus kepada non ASN provinsi dari 45 OPD, sudah 39 OPD mendaftar. Jumlahnya kurang lebih ada 3.600 orang pegawai non ASN yang di daftarkan dalam perlindungan BPJamsostek,” ujar Edison, kepada Radar Lombok, Kamis (8/10).
Jumlah tersebut hanya pada lingkup pemprov saja. Sementara itu di lingkup kabupaten/kota belum ada terdaftar. Tetapi dalam waktu dekat ini pekerja tidak tetap (PTT) dan Guru Tidak Tetap (GTT) pada lingkup pemerintah Kota Mataram sudah dalam perlindungan BPJamsostek pada Oktober ini.
“Mudah-mudahan sudah dianggarkan. Apalagi untuk non ASN sudah mau terdaftar dengan kebijakan pak Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh,” ucapnya.
Sony sapaan akrabnya, menyebutkan BSU itu berlaku untuk pekerja penerima upah. Di mana pekerja berada di bawah wadah sebuah perusahaan, sedangkan pekerja yang bukan penerima upah atau pekerja informal sementara ini belum ada bantuan. Kendati demikian, dengan adanya BSU terjadi peningkatan pendaftarkan kepesertaan yang dilakukan oleh perusahaan.
“Contoh di Kabupaten Bima itu sudah ada peningkatan sampai 150 badan usaha yang langsung mendaftarkan pekerjanya untuk dilindungi BPJamsostek,” ungkapnya.
Terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB Hj T Wismaningsih Drajadiah mengatakan, penerima BSU yang diberikan bagi pekerja non ASN, terutama yang terdaftar sebagai kepesertaan BPJamsostek. NTB tercatat ada sebanyak 7000 lebih perkerja non ASN termasuk guru honor pada tingkat provinsi, namun yang baru terdaftar di BPJamsostek baru 3.125 orang.
“Kalau yang di daftarkan di provinsi 3.125 orang dari 31 instansi yang sudah daftar. Dana preminya dianggarkan di APBD,” katanya. (dev)
