3.200 Guru PTT Bakal Terima Insentif

H Muhtadi Khairi (ABDI ZAELANI/RADAR LOMBOK)

MATARAM – Sebanyak 3.200 guru pegawai tidak tetap (PTT) jenjang SMA, SMK dan SLB bakal menerima insentif mulai tahun 2021 mendatang. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  (Dikbud) Provinsi NTB mengusulkan dalam APBD Murni 2021 untuk masing-masing guru PTT bakal menerima insentif senilai Rp 500 ribu per bulan.

“Kita mengusulkan 3.200 guru PTT untuk mendapatkan insentif senilai Rp 500 ribu per bulan, sesuai data dari Dapodik,” kata Sekretaris Dinas Dikbud Provinsi NTB H Muhtadi Khairi kepada Radar Lombok, Selasa (6/10).

Muhtadi mengaku jika setiap tahun pelajaran ada saja kepala sekolah jenjang SMA, SMK dan SLB yang merekrut pegawai baru dengan alasan kekurangan tenaga pendidik, sehingga diangkatlah guru dan anggarannya bersumber dari BPP.

Baca Juga :  Tradisi BL Masih Melekat di Warga Kota Mataram

“Kalau guru yang belum masuk Dapodik anggarannya dari BPP. Yang jelas kita mengusulkan 3.200 guru PTT untuk mendapatkan insentif,” jelasnya.

Menurutnya, data jumlah guru PTT terus bertambah setiap tahun ajaran. Sementara sebagian guru PTT yang baru diangkat oleh sekolah tersebut belum masuk di Dapodik, karena baru mengbadi dan tentunya pihak dinas belum bisa menjamin masuk Dapodik.

“Dasar kita sebenarnya Dapodik yang harus dipegang. Makanya terdata guru PTT yang masuk sebanyak 3.200 dan ini yang kita usulkan mendapatkan insentif dari APBD,” katanya.

Untuk diketahui, jumlah guru honor mendapatkan subsidi gaji berupa insentif sebesar Rp 500 ribu per bulan. Di NTB, jumlah guru honor, baik negeri maupun swasta sebanyak 10.101 guru yang mengajar di SMA/SMK dan SLB se NTB.  Dari jumlah itu ada 5.315  guru honor mengajar di SMA/SMK negeri. Dari 5.315 itu ada 3200 orang yang diusulkan Dikbud NTB untuk mendapatkan insentif bersumber dari APBD NTB. 

Baca Juga :  SMPN 2 Mataram Simulasi UNBK Tahap Pertama

“Kalau sisanya anggaran dari BPP,” terangnya.

Menurutnya, selama ini guru PTT tetap diberikan dari dana BPP. Namun karena musibah di masa pandemi Covid-19, sehingga BPP juga terkendala. Dengan kondisi ini, maka diusulkan melalui anggaran APBD Murni.

“Kita anggarkan 3.200 ini mendapatkan Insentif melalui APBD Murni yang penting masuk Dapodik Rp 500 ribu per bulan,” sebutnya. (adi)

Komentar Anda