Lebih jauh disampaikan, pelaksanaan Pilkades sendiri telah masuk ke tahap pencalonan. Dan pendaftaran telah mulai dibuka oleh panitia di masing-masing desa, terhitung sejak Minggu lalu (24/9). Sejak dibuka katanya, telah banyak para bakal calon Kades yang mulai mengambil formulir pendaftaran.
“Kami hanya bisa memantau, mana calon yang berasal dari incumben, atau berasal dari PNS. Kenapa kami mengetahui itu, karena mereka harus ada izin. Sikap Bupati, siapa yang berniat untuk menjadi bakal calon Kades, mereka tidak dipersulit,” imbuhnya.
Bagi PNS yang maju mencalonkan diri menjadi Kades, statusnya sebagai aparatur sipil negara tidak serta-merta akan diberhentikan. Melainkan mereka akan cuti untuk sementara.
Dikatakan, hal yang paling krusial di tahap pencalonan ini, bagiamana menyikapi bakal calon yang lebih dari lima orang. Sementara dalam Perda sendiri telah ditentukan, jumlah calon minimal dua orang, dan maksimal lima orang.
“Di bawah dua pun kita sulit. Karena tidak ada istilahnya pemilihan gagal. Tapi kalau kita lihat dari animo masyarakat, yang paling banyak itu jumlah bakal calon lebih dari lima,” sebutnya.
