27 Mantan Anggota DPRD Loteng Terindikasi Miliki Pokir Misterius

Ahmad Syamsul Hadi (M Haeruddin/Radar Lombok)

PRAYA – Polemik internal anggota DPRD Lombok Tengah terus mencuat di tengah pembahasan nota keuangan dan rancangan peraturan daerah anggaran pendapatan belanja daerah (Ranperda APBD) tahun 2025. Dari pembahasan tersebut, mencuat informasi bahwa 27 mantan anggota DPRD sebelumnya mendapatkan anggaran pokok pikiran (pokir).

Terungkapnya anggaran pokir mantan wakil rakyat ini karena terindikasi APBD tahun 2025 sudah terkunci sejak April lalu. Meski mantan dewan memiliki anggaran pokir tahun 2025, namun yang disesalkan tidak ada keterbukaan kemana saja anggaran pokir tersebut alias misterius. Dikhawatirkan program yang disalurkan lewat pokok pikiran eks dewan ini tidak bisa berjalan maksimal karena tidak adanya pengawasan dari dewan sekarang.

Ketua Fraksi Nasdem DPRD Lombok Tengah, Ahmad Syamsul Hadi mengungkapkan, 27 anggota DPRD lama memang terlibat dalam pembahasan Ranperda APBD tahun 2025. Keterangan yang ia dapatkan bahwa pokir tahun 2025 sudah diselesaikan pembahasan bulan April 2024 lalu. “Diselsaikan itu maksudnya, mereka bagi-bagi diantara mereka semua DPRD periode sebelumnya,” ungkap Ahmad Syamsul Hadi kepada Radar Lombok, Minggu (3/11).

Ahmad menyayangkan tidak adanya keterbukaan arah program, terutama para mantan anggota DPRD Lombok Tengah yang masih diberikan anggaran pokir ini. Pasalnya, jumlah pokir dan arahnya kemana tidak diketahui. “Tapi bisa dihitung anggaran program DPRD dari hasil serap aspirasi itu antara Rp 1,5 miliar sampai Rp 2 miliar per anggota. Yang 27 DPRD Lombok Tengah baru ini tidak tahu apa-apa karena tidak bisa mengakses itu di mana,” sesalnya.

Menurutnya, jangan sampai program-program yang didapatkan mantan anggota DPRD Lombok Tengah ini tidak terawasi. Kalaupun alasannya, karena eks dewan ini ikut membahas maka baginya bahwa itu sudah merupakan tugas dewan membahas APBD. Kalau sudah pensiun tahun 2024 maka tugas tersebut dialihkan ke dewan selanjutnya.

“Seharusnya kalau sudah pensiun maka pensiun saja, ngapain ikut mengerjakan APBD tahun 2025 yang kau sendiri tidak bisa pertanggunjawabkan. Tidak ada istilah reward dan lainnya. Kapan kita akan maju kalau seperti ini. Kalau masih tetap dapat pokir, artinya ada persekongkolan antara mereka (dewan sebelumnya),” tudingnya. (met)