264 Ribu Rumah di NTB Tidak Layak Huni

ilustrasi

MATARAM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB terus berupaya menurunkan angka kemiskinan. Salah satu langkah yang diambil yaitu, memperbaiki ribuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat, I Gusti Bagus Sugiartha menyampaikan, jumlah RTLH di NTB sampai saat ini sebanyak 264 ribu unit.  “Tahun ini ribuan unit rumah akan kita perbaiki untuk turunkan angka kemiskinan,” terangnya kepada Radar Lombok, Rabu kemarin (25/1).

Dijelaskan, tingginya angka kemiskinan di NTB tidak lepas dari masih banyaknya RTLH. Mengingat, dari 14 indikator kemiskinan, sebanyak 5 indikator ada di RTLH. Oleh karena itu, apabila RTLH bisa dikurangi maka secara otomatis akan menurunkan angka kemiskinan juga.

Tahun 2017 ini, Pemprov akan  memperbaiki 1.073 unit RTLH yang tersebar di seluruh wilayah NTB. Kemudian, pemerintah pusat juga telah menganggarkan untuk penanganan RTLH melalui dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). “Dari 264 ribu RTLH, sudah ada kesepakatan bahwa yang menjadi prioritas 67 ribu. Tahun ini pusat akan bantu untuk 3.400 unit rumah,” kata Sugiartha.

[postingan number=3 tag=”rumah”]

 Kesepakatan yang dimaksud antara pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum dan Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Selain itu, akan dibangun juga dua rumah susun di pulau Lombok dan satu di pulau Sumbawa.

Saat ini, fokus dinas perumahan dan permukiman rakyat juga bukan soal memeprbaiki rumah saja. Namun, akan dilakukan juga perbaikan jalan-jalan lingkungan, drainase dan penyediaan air bersih. “Kita memang harus perbaiki tempat permukiman, kita tata,” ucapnya.

Akibat bencana banjir di Bima masih menyisakan pekerjaan. Banyak rumah penduduk yang rusak parah sehingga membutuhkan bantuan. “Rumah yang rusak berat di Bima akan kita bangunkan, yang rusak sedang dan ringan kita perbaiki,” katanya.

Untuk antisipasi kejadian bencana banjir lagi, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Caranya dengan menyelesaikan persoalan utama dari hulu hingga hilir. Koordinasi dengan pemerintah pusat juga sudah dilakukan.

Salah satu langkah yang akan dilakukan untuk mengantisipasi banjir yaitu melakukan relokasi semua rumah-rumah di bantaran sungai. Mengingat, di Kota Bima, jumlah rumah di bantaran sungai sekitar 1063 unit. “Anggaran relokasi dari pusat kok,” tutup Sugiartha. (zwr)