MATARAM – Jumlah warga NTB yang meninggal akibat Demam Berdarah Dengue (DBD) terus bertambah.
Data terakhir, 22 orang meninggal dunia. Sementara jumlah kasus yang ditemukan saat ini sudah mencapai 2064 kasus DBD se-NTB. Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, drg Eka Junaidi mengungkapkan, korban meninggal dunia akibat DBD terus berjatuhan. Setiap hari jumlah kasus yang ditemukan juga semakin banyak. "Udate data terbaru sampai tanggal 1 Juni sudah 22 orang meninggal dunia," ungkapnya kepada Radar Lombok Kamis kemarin (2/6).
Bertambahnya jumlah kasus dan korban terjadi begitu cepat. Pada tanggal 19 Mei, ditemukan 1939 kasus dengan korban meninggal dunia 19 orang. Namun saat ini bertambah menjadi 2064 kasus dan 22 orang meninggal dunia.
Kasus tertinggi masih terjadi di Kota Mataram, dalam waktu yang relatif singkat puluhan kasus baru ditemukan. Dari 589 kasus bertambah cukup signifikan menjadi 643 kasus pada awal Juni. "Di Kota Mataram terus bertambah jumlah kasus, tapi yang meninggal dunia masih tetap 7 orang," katanya.
Selanjutnya peringkat kedua tertinggi terjadi di Lombok Timur. Dari 535 kasus dengan 6 orang meninggal dunia bertambah menjadi 575 kasus dan 7 orang meninggal dunia. Kemudian Kabupaten Sumbawa saat ini ditemukan 253 kasus dengan 2 korban meninggal dunia. Kasus DBD juga tinggi terjadi di Kabupaten Lombok Barat sebanyak 168 kasus dan meninggal dunia 2 orang, lalu Lombok Utara (KLU) sebanyak 105 kasus namun tidak ada korban meninggal dunia. Untuk Dompu ada 86 kasus dan belum ada yang meninggal dunia, Lombok Tengah 84 kasus 1 orang meninggal, Kabupaten Bima 83 kasus, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) 34 kasus, Kota Bima 33 kasus dan 3 orang meninggal dunia.
Menurut Eka, penyebab utama korban meninggal dunia masih berjatuhan karena kesalahan masyarakat sendiri. Banyak penderita DBD dibawa ke Puskesmas atau rumah sakit saat kondisi parah. "Terlalu lama didiamkan di rumah, setelah parah baru dibawa ke dokter. Makanya sulit kita selamatkan nyawanya," terang Eka.
Ketua Komisi V DPRD Provinsi NTB, Hj Wartiah mengaku sangat prihatin dengan perkembangan saat ini. Ia menilai hal itu terjadi karena kurangnya koordinasi antara Dinas Kesehatan Provinsi dengan Kabupaten dan tingkat gressroot.
Politisi PPP ini sangat tidak setuju apabila kesalahan dilimpahkan ke masyarakat. Menurutnya, yang harus dipersalahkan dan merasa bersalah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) itu sendiri. "Mereka donk yang harus evaluasi diri, kesadaran masyarakat rendah itu artinya sosialisasi kurang. Jangan malah salahkan masyarakat," ujar Wartiah. (zwr)
