MATARAM – Pemerintah Pusat menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) perseorangan di Provinsi NTB. Penerbtan NIB tersebut sebagai bentuk komitmen Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Mengingat peran UMK bagi pertumbuhan ekonomi sangat tinggi.
Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI Achmad Idrus menyebut sebanyak 21.500 NIB diberikan khusus kepada pelaku UMK perorangan di NTB. Pemberian NIB ini dimaksudkan supaya para pelaku UMK di NTB mendapat legalitas dalam menjalankan usaha yang mereka rintis, tanpa perlu mengurus kembali izin-izin yang lainnya.
“Kementerian Investasi pada tahun 2022 memprogramkan penerbitan NIB di 20 titik di seluruh Indonesia dan sebanyak 21.500 telah terbitkan khusus untuk NTB,” sebut Achmad Idrus dalam kegiatan pemberian nomor induk berusaha (NIB) bagi pelaku UMK perorangan di Mataram, Kamis (18/8).
Adapun penerbitan NIB oleh Kementerian Investasi/BKPM terbanyak diberikan kepada pelaku UMK asal Kabupaten Lombok Timur, yakni sebanyak 3.523 NIB, Kota Mataram sebanyak 3.384 ribu NIB. Kemudian Kabupaten Lombok Barat sekitar 3.251 NIB dan Kabupaten Lombok Tengah 3.206 NIB. Sementara Kabupaten Dompu sebanyak 2.007 NIB telah diterima pelaku UMK perseorangan.
“Jumlah (NIB) ini diambil berdasarkan 5 daerah peringkat terbesar. Daerah lainnya sedang dimotivasi supaya menggugah semangat pelaku usaha mendapat NIB. Saya yakin ada sejumlah pelaku usaha yang memiliki usaha besar, namun belum sempat mengurus NIB,” ujarnya.
Dijelaskan Idrus, bahwa bagi para pelaku UMK perseorangan yang telah mendapat NIB, berbagai keuntungan yang akan mereka peroleh, terutama kemudahan untuk akses permodalan di perbankan. Misalnya bagi mereka yang mengajukan pinjaman modal usaha di bawah Rp 50 juta, oleh perbankan, KUR bisa dicairkan tanpa agunan. Karena pada tahun 2022, Pemerintah telah menggelontorkan anggaran mencapai Rp 260 triliun untuk pembiayaan KUR bagi pelaku UMK.
Berdasarkan data, dari 133 juta angkatan kerja, sekitar 120 juta orang bergerak di bidang UMK. Kemudian untuk unit bisnis itu sekitar 64 juta, artinya hampir 99 persen unit usaha berasal dari UMK. Mestinya Program KUR yang diberikan Pemerintah dimanfaatkan pelaku UMK.
Sementara bagi masyarakat yang masih kesulitan untuk mengajukan izin usaha melalui OSS, Idrus memakluminya. Sebab kondisi saat ini, masih tahap transisi, sehingga perlu ada waktu untuk melakukan sosialisasi terkait praktik pengajuan izin melalui OSS kepada masyarakat.
“Diharapkan setelah kegiatan ini, meraka yang telah diberikan NIB, bisa menyebarluaskan informasi ini kepada yang belum memperoleh NIB untuk usahanya,” terangnya.
Direktur Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Industri Kementerian Investasi/ BKPM, Septia Christina menambahkan, secara simbolis 300 pelaku UMK dari perwakilan masing-masing mitra di Provinsi NTB telah menerima NIB. Adapun penyerahan NIB ini untuk memberikan kemudahan dan percepatan perizinan berusaha khususnya bagi Pelaku UMK perseorangan.
“Pemerintah bersama para mitra berinisiatif menerbitkan perizinan berusaha berupa NIB kepada pelaku UMK perseorangan. Provinsi NTB sendiri merupakan daerah keenam yang telah diberikan NIB. Diharapkan pelaku UMK bisa mengembangkan usahanya, sehingga bisa naik kelas,” harapnya.
Septia menjelaskan kegiatan pemberian NIB ini sekaligus untuk memberikan edukasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat, bahwa proses penerbitan NIB sangat mudah, cepat dan transparan. Khusus bagi pelaku UMK, penerbitan NIB sudah bisa diakses melalui smartphone.
“Jadi hanya membutuhkan nomor hanphone dan tidak dikenakan biaya alias gratis. Proses penerbitan NIB juga cepat tidak sampai satu jam,” pungkasnya. (cr-rat)
