MATARAM—Sesuai data Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) NTB, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Provinsi NTB jumlahnya mencapai 206.760 unit. Adapun backlog atau kekurangan rumah yaitu sebanyak 209.866 unit, yang tersebar di 10 kabupaten/kota di NTB.
Kepala Dinas Perkim NTB, H. Sadimin, mengatakan bahwa kekurangan rumah dan RTLH ini terus menjadi fokus perhatian pemerintah, dan penanganannya dilakukan dengan melibatkan banyak pihak. Tak hanya pemerintah saja, namun lembaga lain juga ikut membantu.
Penanganan RLTH diantaranya melalui APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota di NTB, pemanfaatan anggaran DBH-CHT, intervensi pembiayaan dari APBN, Dana Desa, hingga penanganan rumah tak layak huni oleh Baznas.
“Kalau oleh kita (provinsi) sedikit, sekitar 300 unit. Karena bukan merupakan kewajiban sebenarnya, namun tetap menjadi prioritas provinsi. Yang jadi kewajiban SPM (standar pelayanan minimal) itu kan yang terdampak bencana. Selama tidak ada bencana, tidak wajib ditangani,” kata Sadimin kepada wartawan.
Sadimin menyebutkan, di tahun 2022 ini penanganan RTLH yang bersumber dari DBH-CHT Provinsi NTB ada sebanyak 131 unit rumah. Sementara di tahun 2023 mendatang, penanganan RTLH dari DBH-CHT ini sekitar 250 unit.
Penanganan RTLH melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kementerian PUPR di tahun 2022 sekitar 4 ribuan unit yang tertangani. Namun diharapkan tahun depan akan lebih banyak lagi yang bisa diintervensi melalui program “Sejuta Rumah dari Presiden Jokowi”.
“Melalui program Sejuta Rumah ini seluruh kabupaten/kota dapat. Kalau tahun ini kan hanya tiga kabupaten saja yang dapat, yaitu Kabupaten Bima, Sumbawa dan Sumbawa Barat,” sebutnya.
Meskipun RTLH di Provinsi NTB berjumlah sebanyak 206 ribu unit, namun secara nasional posisi NTB sudah membaik yaitu di urutan ke 21. Dimana rata-rata Rumah Layak Huni (RLH) secara nasional 60,90 persen. Sementara di NTB sudah berada di angka 62,90 persen, atau dengan kata lain kondisi RLH NTB sudah diatas rata-rata nasional.
Lebih lanjut Sadimin mengatakan, jika dikalkulasi, jumlah RTLH yang sudah tertangani di tahun 2022 dari sejumlah intervensi itu sekitar 6000 unit rumah. Termasuk didalamnya pembangunan rumah baru dan rumah susun (Rusun).
“Jadi kalau di 2022 ini yang telah kita identifikasi hampir 6000 unit sekian. Itu yang sudah tertangani, termasuk Rusun dan rumah baru. Rusun ada empat kan, termasuk yang Senggigi. Insya Allah kita tempati tahun depan,” ungkapnya.
Diharapkan tahun 2023 mendatang, jumlah RTLH yang mampu ditangani bisa lebih banyak lagi, baik melalui APBN, APBD Provinsi, APBD kabupaten/kota, Baznas maupun dengan menggunakan Dana Desa. (sal)
