2024, Fiskal Lobar Masih belum Sehat

APBD : Penetapan Perda APBD 2024 Lombok Barat di kantor DPRD Lombok Barat belum lama ini. (Fahmy/Radar Lombok)

GIRI MENANG – Lobar sudah menetapkan APBD 2024 sebesar Rp 1,9 triliun. Dengan anggaran sebesar ini, keuangan daerah dinyatakan masih berat karena banyak belanja yang harus dikeluarkan oleh daerah salah satunya menyiapkan anggaran Pilkada tahun 2024.

Kondisi ini diakui oleh Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun saat penetapan APBD beberapa waktu lalu. Sumiatun menyatakan tahun depan keuangan Lobar masih belum sehat karena daerah harus menyiapkan anggaran Pilkada 2024 nanti. Namun dengan kondisi keuangan yang masih berat, Bupati meminta kepada semua jajaran OPD tidak menjadikan itu sebagai beban, tapi harus dijadikan semangat untuk bekerja lebih keras lagi.” Walaupun kondisi keuangan berat, harus dijadikan sebagai penyemangat untuk bekerja,” katanya.

Baca Juga :  GTD di Lobar belum Terima Honor Empat Bulan

Untuk diketahui, pendapatan daerah diasumsikansebesar Rp 1 triliun 967 miliar  lebih di tahun 2024. Sedangkan belanja secara keseluruhan pada tahun anggaran 2024 diasumsikan sebesar Rp 1triliun 937 miliar lebih.
Sedangkan pembiayaan daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah direncanakan sebesar Rp 300 juta, Pengeluaran Pembiayaan Daerah, direncanakan sebesar Rp 30,2 miliar.

Dengan besaran target pendapatan dan kebutuhan belanja daerah tersebut, maka pendapatan mengalami surplus anggaran sebesar Rp 29 miliar 934 juta lebih. Surplus tersebut digunakan untuk menutupi pembiayaan netto yang mengalami defisit sebesar Rp 29 miliar lebih.

Di sisi lain, karena kondisi keuangan daerah yang belum pasti, Pemda belum menyetujui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pelaksanaan Pilkada. Ketua Bawaslu Lombok Barat Rizal Umami mengatakan di NTB hanya Lombok Barat yang belum menyepakati nominal NPHD.”Hanya di Lombok Barat yang belum,” katanya.

Baca Juga :  Target PAD, Pelindo Diingatkan Segera Bayar Pajak

Koordinasi dengan Pemda Lobar belum membuahkan hasil atas usulan Rp 16 miliar untuk dana pengawasan Pilkada 2024. Dimana awalnya Bawaslu mengusulkan sebesar Rp 19 miliar. Kemudian dilakukan pengurangan lagi menjadi Rp 16 miliar. Karena belum juga ketemu kesepakatan, Bawaslu melakukan penghitungan ulang sehingga dikurangi lagi menjadi angka Rp 12 miliar. “ Kami sudah maksimalkan perhitungan anggaran menjadi Rp 12 miliar, itupun belum ada kesepakatan dengan daerah,” ungkapnya.(ami)

Komentar Anda