2017, Dispar Target Kunjungan 3,5 Juta Wisatawan

PROGRAM 100 HARI: Kepala Dispar NTB, HL Moh. Faozal, ketika menjelaskan program 100 hari kerja Dispar NTB sebagai OPD baru kepada sejumlah media, pekan lalu (SIGIT SETYO/RADAR LOMBOK)

MATARAM—Fokus terhadap pengembangan sektor kepariwisataan di NTB, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB, sejak Selasa lalu (3/1), atau bersamaan dengan mutasi besar-besaran pejabat eselon II, III dan IV lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, akhirnya resmi menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru, Dinas Pariwisata (Dispar) NTB.

Sebagai OPD baru, Dispar NTB juga dengan berani telah menetapkan target angka kunjungan wisatawan ke NTB sebanyak 3,5 juta wisatawan, terdiri dari 2 juta wisatawan nusantara (Wisnu) dan 1,5 juta wisatawan mancanegara (Wisman).

“Mengacu keberhasilan tahun lalu (2016) dengan target kunjungan 3 juta wisatawan, dan itu terealisasi, bahkan lebih. Maka tahun 2017 ini kita juga telah menaikkan target angka kunjungan menjadi 3,5 juta wisatawan,” kata Kepala Dispar NTB, HL Moh. Faozal, ketika memaparkan program kerja 100 hari kerja Dispar NTB sebagai OPD baru, kemarin.

Menaikkan target angka kunjungan ini lanjutnya, tentunya telah didasari pertimbangan-pertimbangan dan perhitungan yang cukup matang. Salah satu alasannya, tahun 2017 ini akan banyak dibuka penerbangan langsung dari daerah lain di Indonesia ke Lombok Internasional Airport (LIA).

“Seperti direct fligt (penerbangan langsung) dari Kupang (NTT) – LIA, dan kemudian juga Solo – LIA. Kemudian untuk Yogyakarta – LIA yang selama ini dilayani penerbangan langsung sehari sekali, akan ditingkatkan menjadi dua kali sehari. Demikian penerbangan langsung maskapai Air Asia, Kualalumpur – Lombok yang sebelumnya dua kali sehari, akan meningkat menjadi tiga kali sehari,” beber Faozal.

Menurutnya, perubahan nomenklatur Disbudpar menjadi Dispar NTB, juga dihajatkan agar Provinsi NTB, khususnya Pulau Lombok yang telah menjadi daerah tujuan utama kedatangan para wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, agar pelayanan yang dilakukan bisa lebih maksimal.

“Seperti kita ketahui bersama, urusan turis (pariwisata) ini lebih pada soal pelayanan yang diutamakan. Jelek pelayanan yang didapatkan para wisatawan ketika berkunjung, maka jelek pula citra yang akan didapat NTB. Sebaliknya kalau pelayanan diberikan maksimal, maka wisatawan yang merasa senang, nyaman, dan puas berkunjung akan kembali ke daerah atau negaranya masing-masng dengan membawa cerita indah tentang NTB,” kata Faozal.

[postingan number=3 tag=”wisata”]

Kesempatan itu juga dimanfaatkan Kepala Dispar NTB ini untuk mengenalkan bidang-bidang baru yang ada di instansinya, sekaligus program kerja 100 hari sebagai OPD baru. “Saat ini Dispar NTB menjadi SKPD tipe A, sehingga kalau sebelumnya hanya ada tiga bidang, maka saat ini ada empat bidang, yaitu Bidang Pemasaran, Bidang Destinasi, Bidang Atraksi dan Daya Tarik Wisata, serta Bidang Kelembagaan,” jelas Faozal.

Pihaknya juga membeberkan program 100 hari kerja. “Selama 100 hari atau tiga bulan kedepan, kami, Kadis, Sekdis, para Kabid dan Kasi, serta seluruh staf Dispar NTB akan bekerja keras, sekaligus melakukan evaluasi kinerja selama yang kemungkinan masih belum sempurna, demi melayani para wisatawan yang kini telah menjadikan NTB sebagai destinasi favorit,” tekadnya.

Seperti Bidang Destinasi misalnya, dalam program 100 hari pertama OPD baru ini akan merancang dan memastikan bahwa semua destinasi wisata prioritas telah dilengkapi papan informasi terkait destinasi tersebut. “Informasi selain destinasi terkait, juga biaya-biaya yang dikenakan seperti tarif masuk lokasi, biaya guide, ongkos taksi, bus, dan lainnya,” sebut Faozal.

Untuk diketahui sambungnya, proses menyeluruh terkait penyerahan asset yang telah dibangun Bidang Destinasi Dinas Pariwisata NTB di lokasi obyek wisata unggulan selama tahun 2016 lalu. Untuk destinasi yang dibiayai melalui APBD murni telah tuntas 100 persen. Sedangkan yang memanfaatkan biaya APBD Perubahan, masih sekitar 80 persen jadi.

“Karena itu, tahun 2017 ini Bidang Destinasi akan memastikan bahwa program terkait yang masih belum selesai agar menjadi prioritas untuk diselesaikan. Masalah sampah di Gunung Rinjani contohnya, karena berbagai faktor seperti erupsi, atau cuaca buruk, sehingga pintu pendakian ditutup, yang pada akhirnya tak bisa tuntas tahun lalu. Maka begitu pintu pendakian dibukan kembali pada 1 April 2017 mendatang, maka kita akan laksanakan program clean up (aksi bersih). Apalagi pada bulan Mei 2017 nanti, juga akan ada kegiatan sport tourism, Rinjani 100 (lomba lari gunung),” ulas Faozal.

Berikutnya untuk Bidang Pemasaran, maka untuk program 100 hari kerja ini juga akan fokus memfinalisasi calendar of event (kalender even) pariwisata NTB. Termasuk berbagai program kegiatan pariwisata didalamnya yang harus dipastikan tanggal dan waktunya. Sehingga para pelaku usaha wisata dapat menjadikan sebagai pedoman ketika melakukan jualan wisata NTB.

Untuk promosi wisata, Bidang Pemasaran masih tetap fokus promosi ke berbagai daerah di Indonesia, bahkan keluar negeri, tentunya sesuai dengan analisis pasar yang telah ditentukan. “Pasar dalam negeri, yakni kota-kota besar di Indonesia yang telah connecting (tersambung) penerbangan langsung dengan Lombok International Airport (LIA) juga akan terus digarap. Seperti Jakarta, Makasar, Solo, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar (Bali), dan lainnya. Pun pasar luar negeri, seperti Malaysia, Singapura, Australia, dan negara Timur Tengah, juga akan terus diprioritaskan. Termasuk Bidang Pemasaran juta akan membenahi perangkat-perangkat promosinya, baik yang off line maupun online,” papar Faozal.

Selanjutnya untuk Bidang Atraksi dan Daya Tarik Wisata, memiliki tugas mengawal berbagai even dan atraksi wisata yang akan berlangsung selama tahun 2017, sekaligus memastikan kalau masing-masing even tersebut telah terpublikasikan di berbagai media, agar jauh hari telah diketahui oleh masyarakat calon wisatawan.

“Demikian di masing-masing titik destinasi prioritas, atraksi wisatanya juga harus disiapkan. Seperti Pasar Seni Senggigi, Pura Taman Narmada, Pura Taman Lingsar, dan lainnya, secara rutin harus digelar atraksi kesenian dan budaya untuk menghibur para wisatawan yang berkunjung. Mungkin untuk waktunya dapat disesuaikan dengan jadwal kedatangan wisatawan kapal pesiar,” jelas Faozal.

Terakhir untuk Bidang Kelembagaan, untuk tiga bulan kedepan ini akan merencanakan dan melaksanakan pelatihan permanen guide bahasa Arab, yang untuk awal ini akan merekrut sekitar 50 orang peserta. Juga masa 100 hari kerja ini gencar melaksanakan sosialisasi Perda Wisata Halal, bekerjasama dengan pihak Kepolisian, Kejaksaan, Sat Pol PP, dan lainnya, agar Perda yang telah dibuat ini tidak terkesan mandul, dan dapat segera diberlakukan secara resmi.

“Bidang Kelembagaan juga akan melakukan supervisi dan penguatan kelembagaan bagi kelompok sadar wisata (Pokdarwis) yang tersebar di berbagai obyek wisata di NTB, yang jumlahnya kini sebanyak 285 Pokdarwis, sebagai partner Dispar NTB. Ditambah lagi dengan perhatian untuk menguatkan kelembagaan pengelolaan di 5 desa wisata, ditambah 1 lagi desa wisata baru, Limbungan di Lombok Timur,” sebut Faozal.

Senada, Kabid Destinasi, Lalu Kusuma Wijaya, pada kesempatan itu juga akan segera action, dengan melakukan pendataan, sekaligus evaluasi berbagai program pembangunan fasilitas public maupun pembenahan sarana dan prasarana wisata yang telah dilaksanakan Bidang Destinasi tahun sebelumnya.

“Destinasi-destinasi yang sedang dan telah berjalan seperti Desa Wisata Limbungan, Pemandian Wisata Aiknyet, Sembalun, dan lainnya, tentu akan terus kita pantau. Demikian yang telah digarap, akan kita evaluasi lagi, dan kekurangannya akan kita sempurnakan. Termasuk tentunya destinasi-destinasi yang ada di Pulau Sumbawa, seperti Pulau Moyo, Bungin, Desa Mantar, dan lainnya,” urai Jaya.

Melihat berbagai destinasi diluar daerah sambungnya, dimana untuk satu destinasi dikembangkan sedemikian rupa, sehingga para wisatawan yang berkunjung mendapatkan kenyamanan ketika berkunjung, karena semua fasilitas wisata sangat lengkap. Maka pihaknya setelah melakukan evaluasi, juga berencana menjadikan salah satu destinasi unggulan sebagai pilot project untuk dikembangkan. “Tentunya kita Bidang Destinasi tetap berkolaborasi dengan bidang-bidang lainnya di Dispar, termasuk Pokdarwis,” pungkas Jaya. (gt)