MATARAM–Industri perbankan tahun 2016 ini mengalami masa sulit yang cukup berat. Terlebih lagi dengan kondisi perekonomian nasional yang tak menentu, dan terjadi pelambatan, turut memberikan dampak terhadap kelesuan pertumbuhan lembaga perbankan.
Ironisnya lagi, kondisi pelambatan ekonomi nasional sangat dirasakan lembaga perbankan, khususnya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) selama tahun 2016.
“Kinerja BPR di NTB di tahun 2016 ini kondisinya cukup memburuk dibandingkan dengan kondisi tahun 2015,” kata Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB, Yusri, Jumat kemarin (30/12).
Yusri membeberkan kondisi kinerja BPR di NTB hingga Oktober 2016. Dimana terjadi perlambatan di semua indikator kinerja BPR. Seperti Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh sebesar 3,51 persen jauh dibawah pertumbuhan di tahun 2015 yang sebesar 18,3 persen.
Begitu juga dengan penyaluran kredit/pembiayaan tumbuh hanya 5,47 persen terjadi penurunan yang cukup drastis jika dibandingkan dengan realisasi penyaluran kredit di tahun 2015 yang mencapai 13,4 persen.
Hal yang sama juga untuk aset yang tumbuh hanya 4,96 persen, terjadi penurunan yang cukup drastis di kinerja tahun 2016 ini. Sementara pertumbuhan aset BPR di NTB pada tahun 2015 tembus mencapai 26, 9 persen. Sementara itu rasio kredit macet atau non performing loan (NPL) hingga Oktober 2016 ini mencapai 10,49 persen, terjadi kenaikan cukup tinggi, dimana NPL tahun 2015 sebesar 7,63 persen. “Kualitas kredit BPR di NTB semakin memburuk, terlihat dari NPL yang meningkat tinggi,” ujar Yusri.
Menurut Yusri, jajaran direksi BPR yang ada di NTB hendaknya memperhatikan kondisi kinerja usahanya yang cukup buruk di tahun 2016 ini. Berbagai persoalan harus diperhatikan oleh 32 BPR yang ada di NTB. Mereka harus segera berbenah mulai melakukan upgrade sumber daya manusia (SDM) yang ada di BPR. Selain itu, BPR di NTB juga hendaknya lebih ketat menerapkan kehati-hatian dalam penyaluran kredit/pembiayaan.
BPR di NTB banyak hal yang harus dibenahi dan diperbaiki. Terlebih lagi persaingan dengan bank umum semakin terbuka. Maka BPR harus betul –betul meningkatkan kualitas SDM dan melakukan terobosan, sehinggga nasabah loyalis yang dimiliki BPR ini tidak berpaling menjadi nasabah bank umum lainnya. “Intinya BPR ini harus berbenah dari semua lini,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPD Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Provinsi NTB, Yanuar Alfan mengakui jika kondisi BPR di Provinsi NTB mengalami tekanan di tahun 2016. Perlambatan pertumbuhan kinerja BPR/BPRS di NTB selain disebabkan faktor pelambatan ekonomi secara nasional di tahun 2016 juga disebabkan berbagai faktor di internal BPR itu sendiri.
“Saya kira dengan adanya perlambatan ekonomi alasan utama mengakibatkan perlambatan pertumbuhan kinerja BPR/BPRS. Itupun dialami juga oleh bank umum maupun lembaga keuangan lainnya,” kata Yanuar.
Yanuar mengatakan, terkait kondisi tersebut, lembaga BPR di NTB tak tinggal diam begitu saja. BPR melalui Perbarindo NTB secara rutin melakukan pertemuan untuk membahas langkah apa saja yang perlu dilakukan untuk meningatkan pertumbuhan serta menekan rasio kredit macet NPL. Begitu juga dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), Perbarindo NTB sudah mulai memberdayakan lembaga pendidikan dan pelatihan bagi karyawan dan direksi BPR baik di dalam daerah maupun luar daerah.
“Kami tetap komit memperkuat tingkat kompetensi SDM dengan mengadakan training (pelatihan), baik bekerjasama dgn lembaga pelatihan baik diwilayah NTB maupun luar. Kami optimis tahun 2017 kinerja BPR akan semakin membaik,” pungkasnya. (luk)
