20 Persen Penerima PKH Salah Sasaran

20 Persen Penerima PKH Salah Sasaran
PENGHARGAAN : Wakil Gubenur NTB Hj Sitti Hormi Djalilah saat memberikan penghargaan kepada pihak ITDC, Kamis (28/11).( IST/RADAR LOMBOK)

Gara-Gara Data Kemiskinan Tidak Valid

MATARAM – Jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat masih terbilang tinggi, yakni diangka 14,53 persen. Hal ini menjadi perhatian dari pemerintah daerah, terlebih lagi adanya persoalan data yang tidak valid, khususnya pada penerima Program Keluarga Harapan (PKH).

Wakil Gubenur NTB Hj Sitti Hormi Djajillah mengatakan secara nasional progresif penurunan jumlah penduduk miskin di NTB sudah cukup bagus. Hanya saja, perlu adanya perbaikan data-data yang harus sesuai, sehingga masyarakat miskin penerima bantuan harus tepat dan tidak salah orang.

“Kita benahi data semua, supaya tidak ada alasan lagi kepala desa yang mengatakan tidak berani bagi beras miskin sesuai data,” kata Rohmi Djalilah, Kamis (28/11).

Menurut Umi Rohmi, masih banyak data penduduk miskin yang tidak valid dan ini menjadi sumber masalah terkait dengan kemiskinan di NTB. Karena ternyata orang miskin yang didata desa itu tidak semua miskin. Sehingga, pembagian bantuan banyak yang tidak tepat sasaran. Contoh kecilnya adalah banyak penduduk penerima besar miskin (raskin) beberapa tahun sebelumnya adalah orang yang tidak berhak menerima, dari kalangan keluarga mampu (kaya).

Bahkan, dari hasil riset Badan Pusat Statistik (BPS), terkait penyaluran PKH, sekitar 20 persen salah sasaran. Harusnya yang menerima desil 1-3 dari yang sangat miskin sampai yang termiskin. Oleh sebab itu, untuk penanggulan kemiskinan di NTB harus mengacu pada Basis Data Terpadu (BDT), sehingga tidak lagi penyaluran bantuan tidak tetap sasaran.

Selain itu, lanjut Umi Rohmi, dalam memperbaiki kualitas data kemsikinan lebih valid, maka setiap desa harus melakukan verifikasi ulang. Sehingga mereka, nanti menyesuaikan data sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan, agar penerima bantuan tersebut tidak salah sasaran dan benar-benar tercatat sebagai desil 1. Dimana benar-benar miskin dan seterusnya sesuai data objektif.

“Kita harus merubah mind seat tentang kemiskinan. Bahwa kita justru bangga lepas dari kemiskinan dengan tidak menerima dan berharap lagi dengan bantuan,” katanya.

Tak hanya itu saja, dalam menanggulangi kemiskinan harus lebih memberdayakan potensi lokal yang ada dengan melibatkan semua unsur yang ada di desa. Dengan sinergi berbagai pihak, maka penanggulangan kemiskinan bisa terwujud lebih efektip.

Begitu juga dengan menggerakan penumbuhan wirausaha baru di semua kalangan di pedesaan. Karena wirausaha baru ini salah satu cara paling ampuh dan membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi jumlah penduduk miskin di setiap desa. Termasuk juga melalui pengembangan desa wisata yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat di desa tersebut.

“Jadi semua itu kalau sudah terintegrasi dan bersinergi, maka penduduk miskin bisa berkurang dan masyarakat lebih sejahtera,” katanya. (dev)

Komentar Anda