MATARAM – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB memastikan, proses seleksi guru dan pegawai honorer SMA/SMK/SLB akan digelar pekan depan. Saat ini berbagai persiapan terus dirampungkan.
Rencana pengangkatan guru honorer SMA/SMK/SLB di kabupaten/kota, telah molor cukup lama. Namun setelah anggaran sebesar Rp 60 miliar masuk di APBD 2018, Dikbud bisa bernafas lega. “Minggu depan sudah mulai diumumkan seleksinya,” terang Kepala Dikbud Provinsi NTB, H Muhammad Suruji kepada Radar Lombok, Minggu kemarin (10/12).
Tahapan rekrutmen dimulai dengan membuka pendaftaran. Mekanisme pendaftaran telah ditentukan dan akan dilaksanakan di kabupaten/kota. Hal itu untuk memudahkan pendaftar yang diperkirakan jumlahnya akan mencapai 7 ribu orang lebih. “Jumlah yang akan kita rekrut tetap 5200 honorer saja,” ucapnya.
Ribuan honorer tersebut, akan ditempatkan di SMA/SMK negeri dan swasta. Dikbud sendiri telah menyusun sekolah-sekolah yang akan mendapatkan tenaga tambahan. “Kita rekrut untuk semua mata pelajaran, sesuai rencana awal,” imbuhnya.
Oleh karena itu, Suruji menghimbau kepada seluruh honorer yang ada untuk segera mempersiapkan diri. Pasalnya, bagi yang tidak lulus maka bukan lagi menjadi tanggungjawab Pemprov NTB. “Kita hanya bisa akomodir 5200 orang, yang sekitar 2 ribuan tidak bisa,” katanya.
Disampaikan, kondisi honorer di SMA/SMK saat ini kelebihan tenaga pengajar. Hal itulah yang membuat ada guru yang hanya mengajar beberapa jam saja dalam sepekan. Padahal, regulasi mengharuskan dalam satu minggu guru seharusnya mengajar minimal 24 jam. “Ada yang ngajar hanya 4 jam, 6 jam dan 10 jam. Kita ini kan mau tata pendidikan, jadi harus benar-benar serius kita rapikan,” ujar Suruji.
Nantinya, gaji yang akan diterima guru honorer tersebut tidak sama. Semuanya kembali pada beban kerja yang dimiliki. Mengingat, hitungan gaji disesuaikan dengan jumlah jam kerja honorer itu sendiri.
Kembali ditegaskan, rekrutmen honorer Pemprov NTB tidak ada kaitannya dengan kepentingan politik. Dirinya selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak peduli dengan perkembangan politik saat ini. Dikbud dibawah komandonya harus bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada. Terutama untuk menata dan mengelola pendidikan di NTB agar lebih baik lagi.
Suruji membantah apabila rekrutmen honorer rentan disusupi kepentingan politik. Menurutnya prasangka tersebut sangat tidak masuk akal sehat. “Kalau untuk kepentingan pilkada, pasti semua honorer kita angkat. Tapi kan sekitar 2 ribu orang nantinya tidak terpilih. Kita ini ingin sungguh-sungguh tata dunia pendidikan, silahkan saja kalau mau berprasangka,” ujarnya. (zwr)
