MATARAM — Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalillah, menegaskan validasi data merupakan first priorty dalam menanggulangi kemisikinan di Provinsi NTB. Dengan melakukan validasi data, maka angka kemiskinan dapat turun dengan signifikan.
“Saya minta untuk serius melakukan validasi data dengan sebaik-baiknya. Bila perlu kita turun langsung untuk hal tersebut. Jika hal ini berhasil, maka bukan hal yang mustahil angka kemiskinan kita turun dengan signifikan,” ucap Wagub saat memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi NTB Tahun di salah satu hotel di Matara.
Wagub juga menegaskan, bahwa Provinsi NTB telah melakukan hal yang seharusnya dalam hal penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program unggalan. Menurutnya, data yang tepat serta sinergi antar 10 Kabupaten/Kota di NTB, maka seluruh permasalahan akan segera dapat diatasi.
“Saat ini kita sudah on the right track, dengan program-program yang bagus juga. Seandainya data kita sudah tepat, sinergi dan kolaborasi kita baik, maka saat ini kita bisa mengatasi apapun permasalahan masyarakat, baik ditingkat desa hingga dusun,” terangnya.
Ia juga menekankan, dengan memiliki data yang tepat by name by addres maka penerimaan segala jenis bantuan tidak akan salah dan tepat sasaran. Maka salah satu pintu dalam hal menangangi penanggulanan kemiskinan di Provinsi NTB dengan hadirnya program unggulan yakni Posyandu Keluarga.
Dimana program Posyandu Keluarga sebagai pusat layanan edukasi berbasis dusun, sehingga masyarakat dapat mendapatkan berbagai edukasi melalui Posyandu. Tak hanya mengenai kesehatan namun masalah pendidikan, lingkungan hingga perekonomian ada di dalamnya.
“Kami menjadikan Posyandu Keluarga tersebut sebagai pusat edukasi berbasis dusun. Kami mengedukasi masyarakat tidak hanya mengenai masalah kesehatan, tetapi juga masalah lainnya seperti lingkungan, literasi, ekonomi, kebencanaan. Lebih dari 7.600 posyandu di NTB, kami revitalisasi menjadi Posyandu Keluarga.
Tidak hanya melayani ibu dan anak, tapi Posyandu di NTB juga melayani remaja dan orang tua,” ucap Wagub.
Diakhir sambutan, Wagub berharap dengan adanya Rakor ini akan menciptakan banyak masukan dari seluruh Kabupaten/Kota dan selanjutnya untuk segera capaian/output tersebut, dapat untuk dieksekusi langsung.
Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi NTB, H. Iswandi dalam laporannya mengatakan sesuai target RPJMD 2019-2023 Provinsi NTB mengenai penurunan kemiskinan berada di angka 11,92 persen, dan saat ini masih berada di posisi 13,86 persen.
“Dengan harapan besar Gubernur dan Wagub, kami yakin jika kita dapat fokus menanggulangi kemiskinan dengan data yang valid, mestinya kita bisa pada tahun 2023 angka kemiskinan dibawah 10 persen,” katanya.
Untuk itu, ia mengajak kepala seluruh stakeholders terkait, agar pemberian program bantuan penanggulangan kemiskinan harus mengacu pada data kemiskinan atau data Pensasaran Percepatan penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Kemudian, tambahnya, data P3KE memuat data masyarakat berdasarkan nama dan alamat yang sudah diverifikasi, dan di-cross check dengan berbagai sumber data yang sudah ada. Dari data yang dimiliki Bappeda Provinsi NTB, masih terdapat 477.954 KK dan 1.864.812 individu yang masuk ke dalam kemiskinan ekstrem.
Lebih lanjut, Iswandi menghimbau kepada seluruh stakeholders, agar dapat berfokus dalam hal penanggulangan penghapusan kemiskinan ekstrem ini. “Nanti kami akan menyusun kebijakan dan regulasi di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota agar data P3KE digunakan sebagai data sasaran penanggulangan kemiskinan, kita fokus menggunakan data ini, sehingga progres NTB meningkat dan dapat mewujudkan NTB yang Gemilang,” tegasnya.
Berdasarkan data BPS Provinsi NTB mencatat persentase Penduduk Miskin pada Maret 2022 sebesar 13,68 persen, menurun 0,15 persen poin dibandingkan September 2021 yang sebesar 13,83 persen. Dan menurun 0,46 persen poin dibanding Maret 2021 yang sebesar 14,14 persen.
Jumlah Penduduk Miskin pada Maret 2022 sebanyak 731,94 ribu orang, menurun sekitar 3,4 ribu orang dibanding September 2021 yang sebanyak 735,30 ribu orang. Jika dilihat dari indeks kedalaman kemiskinan di daerah perkotaan mengalami peningkatan sedangkan di daerah perdesaan mengalami penurunan.
Sementara indeks keparahan kemiskinan di daerah perkotaan juga mengalami peningkatan sedangkan di daerah perdesaan mengalami penurunan. BPS juga mencatat posisi kemiskinan NTB jika diurutkan dari persentase terkecil, kemiskinan NTB direngking ke- 27 dari 34 Provinsi di Indonesia. (sal)
