TANJUNG – Tapal batas desa ternyata masih menjadi pesoalan seruis yang harus segera dituntaskan di Kabupaten Lombok Utara.
Dari 33 desa definitif plus 10 desa persiapan, hanya 17 yang tapal batasnya sudah pasti. Sementara tapal batas 16 desa lainnya belum tuntas dan masih menjadi persoalan yang sesekali waktu dapat menimbulkan konflik. “Jumlah desa yang sudah punya tapal batas di Lombok Utara baru 17 desa di dua kecamatan. Di dua kecamatan ini terdapat 5 desa persiapan, namun tidak diperbolehkan membuat tapal batas,” terang Kabag Pemerintahan Setda Lombok Utara Tresnahadi kepada Radar Lombok, kemarin.
Desa-desa di Kecamatan Bayan dan Kayangan ini berkat kerja sama antara pihak MCA Indonesia. Tapal batas menggunakan patok-patok yang dipasang di beberapa titik sebagai penanda batas dengan desa lain. Sementara untuk desa-desa di tiga kecamatan saat ini belum dipikirkan untuk pembuatan tapal batas, karena pihaknya masih menunggu anggaran daerah. “Kalau desa-desa lain di tiga kecamatan nanti akan dilakukan kalau ada anggaran,” katanya.
Dengan adanya tapal batas tentu memudahkan dalam berbagai pengurusan dan pembangunan desa. Selain itu, bisa membangun gapura diantara perbatasan desa lainnya. Sebab, saat ini belum semua melakukannya, baru beberapa yang sudah membangun gapuran. Menurutnya, penting gapuran dibangun untuk memperjelas batas tersebut. “Kalau tapal batas desa dan kecamatan itu ranahnya di masing-masing institusi pemerintahan tersebut,” tandasnya.
Kalau penganggaran tingkat kabupaten khusus untuk pembangunan gapura antar kabupaten. Seperti tahun lalu pembangunan gapura di Klui Desa Malaka Kecamatan Pemenang berbatasan dengan Desa Senggigi Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat. Sementara tahun ini sudah dianggarkan sebesar Rp 400 juta untuk pembangunan gapura perbatasan di Desa Loloan Kecamatan Bayan dengan Sembalun Kabupaten Lombok Timur. “Jika desa yang melakukan gapura sangat bagus, kalau di kabupaten tidak ada,” ungkapnya.
Pembangunan gapura itu bisa diusulkan melalui Musrenbangdes dan Musrenbangcam. Pihaknya sendiri sudah pernah mengimbau kedua institusi itu, namun secara regulasi belum pernah dilakukan. “Kalau dibuatkan arahan lewat Perbup tidak ada,” pungkasnya. (flo)
