GIRI MENANG – Jumlah Rumah Tidak Layak Huni ( RTLH) di Lombok Barat masih tinggi. Angkanya sekitar enam ribu lebih.
Bupati Lobar H. Fauzan Khalid mengakui jumlah rumah kumuh atau rumah tidak layak huni di Lombok Barat saat ini angkanya masih cukup tinggi.” Di Lombok Barat rumah tidak layak huni ini angkanya sekitar enam sampai tujuh ribuan,” ungkap Fauzan.
Ini menjadi pekerjaan (PR) untuk dituntaskan.” Memang masih punya banyak PR, bahkan untuk rumah kumuh saja,” ungkapnya.
Di NTB sendiri saat ini angka rumah kumuh masih berada di kisaran 700 ribuan.” Dari sisi pemerintah sendiri, itu rata-rata bisanya itu 300 sampai 400 pertahun. Jadi kalau enggak ada bantuan dari pihak luar, 15 tahun kita baru bisa selesai untuk rumah kumuh,” terangnya.
Sehingga dalam upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial bagi masyarakat yang dinilai kurang mampu dan tak sanggup untuk membangun rumah, Pemda telah berkolaborasi dengan Kementerian Sosial, bersama TNI dan kepolisian yang juga memiliki program membantu kesejahteraan sosial masyarakat.” Karena itu perlu keterlibatan banyak pihak.
Alhamdulillah Kementerian Sosial ikut bantu kita, Pak Kapolda ikut, teman-teman TNI ikut,” bebernya.
Pemda Lobar juga kini memiliki Perbup yang mewajibkan setiap pengembang perumahan untuk membantu membangun rumah sejahtera terpadu bagi warga kurang mampu yang ada di lingkar perumahan tersebut.
Pemkab Lombok Barat juga bekerja sama dengan Baznas untuk meringankan beban masyarakat kurang mampu. Baznas bersama Dinas Perumahan dan Pemukiman menginisiasi program Mahyani (Pembangunan Rumah Layak Huni). Program ini dimulai sejak tahun 2022 awal di wilayah Sekotong dan Lembar sebanyak 11 unit.(ami)
