TANJUNG–Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) sudah meminta izin atau rekomendasi ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk melakukan seleksi terbuka eselon II atau setingkat kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Sayangnya, izin dari KASN belum juga terbit. “Kita sekarang lagi meminta izin ke KASN tapi sampai sekarang belum terbit izinnya,” ujar Bupati KLU Djohan Sjamsu, Selasa (2/11).
Untuk mempercepat pelaksanaan seleksi terbuka tersebut, Bupati mengaku sudah meminta pejabat BKPSDM berkonsultasi lagi dengan KASN, kapan izin keluar sehingga bisa segera dibentuk tim panitia seleksi (pansel) sesuai regulasi. Mengingat saat ini ada cukup banyak jabatan eselon II lowong. “Saya tidak mau membandel, saya harus tempuh sesuai aturan yang berlaku,” katanya.
Bupati pun mengakui bahwa pemerintahannya saat ini mengalami stagnan, lantaran belum diisi kepala OPD definitif. Ia mengharapkan seluruh OPD berinovasi agar tidak hanya mengharapkan anggaran daerah yang saat ini berkurang Rp 300 miliar dari anggaran Rp 1 triliun lebih. “Pemerintahan sekarang stagnan, tidak mungkin saya menjadi kepala daerah yang stagnan ini,” keluhnya.
Jumlah pejabat yang diusulkan untuk seleksi terbuka sebanyak 14 eselon II. Di antaranya Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala BKPSDM, Kepala Satpol PP, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Kepala Bappeda, Kepala Dikbudpora, Kepala Dishub, Kepala Dinas LH, Kepala Dinsos P3A, Kepala Damkar, Kepala Bangkespol, dan Kepala DP2KBPMD. Untuk jabatan Sekda dan Kepala Dinas Perpustakaan akan diseleksi pada 2020 secara terpisah.
Sementara itu Kabid Mutasi BKDPSDM KLU Muhammad Iqbal menerangkan, pihaknya masih menunggu respons KASN untuk seleksi terbuka ini. “Kami sudah mengajukan permohonan rekomendasi ke KASN sekitar dua pekan yang lalu, dan sekarang masih menunggu informasi dari KASN untuk diturunkan rekomendasinya. Dan kami sudah menghadap namun Kepala KASN masih di luar negeri, sehingga mudah-mudahan dalam waktu dekat diturunkan,” terangnya.
Ia mengharapkan rekomendasi itu dapat segera terbit agar proses seleksi terbuka cepat berjalan, karena sesuai target pimpinan daerah seluruh eselon II lowong dapat terisi pada mutasi kedua pada pertengahan atau akhir November. Terlebih lagi akan menyusun APBD 2022. “Mudah-mudahan Minggu depan sudah keluar, karena kami tetap membangun komunikasi dengan komisioner KASN,” harapnya. (flo)
