SELONG – Sebanyak 12.200 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang tersebar di semua wilayah Lombok Timur telah diperbaiki. Baik itu anggaran penangananya melalui bantuan pemerintah pusat, provinsi, Pemkab Lombok Timur termasuk juga dari dana aspirasi dewan.”Penanganan RTLH ini sebelumnya kita memang terkendala pandemi. Mungkin kalau tidak ada pandemi sudah tuntas,” kata Kadis Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Lombok Timur Purnama Hadi.
Sedangkan di tahun 2023 penanganan RTLH yaitu berasal dari dua sumber anggaran. Pertama yaitu melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Penanganan Masalah Kemiskinan Ekstrem (PMKE). Dari dua sumber anggaran tersebut untuk tahap pertama Lombok Timur mendapat jatah sebanyak 240 unit.”Selain itu kita kembali mendapatkan tambahan sebanyak 50 unit. Sehingga total secara keseluruhan yaitu sebanyak 290 unit,” bebernya.
Di tengah keterbatasan anggaran penanganan pihaknya akan terus berupaya semaksimal mungkin agar puluhan ribu RTLH bisa segera mungkin tuntas ditangani.” Kita berharap ada lagi tahap berikutnya,” terang Purnama.
Sebelumnya Purnama mengatakan dari 668 unit RTLH yang akan dikerjakan di tahun ini sebanyak 415 unit RTLH tidak bisa dikerjakan karena kondisi anggaran yang tidak memungkinkan.” Insyaallah tahun depan semoga bisa kami tangani yang 415 unit ini, sekarang kami sedang komunikasikan dengan pemerintah pusat. Kita akan tagih orang pusat ini,” ungkap Purnama.
415 unit rumah ini yang gagal dikerjakan itu anggarannya berasal dari DAK. Akan tetapi DAK untuk RTLH tahun ini ditiadakan karena anggaran di refocusing. Pengerjaan RTLH sebut dia berasal dari berbagai sumber anggaran. Diantaranya dari pemerintah pusat melalui DAK, Pemprov melalui BSP, Pokir DPRD termasuk juga dianggarkan melalui APBD kabupaten. “ Namun untuk yang dianggarkan melalui dari APBD itu sifatnya dana emergency. Makanya di tahun ini kita hanya bisa menangani RTLH yang bersifat emergency saja. Sumber anggarannya yaitu dari Dana Tidak Terduga (DTT),” terang Purnama.
Disebutkan klasifikasi RTLH yang ditangani dari DTT ini ialah RTLH yang sifatnya emergency atau terdampak bencana seperti kebakaran, banjir, puting beliung longsor dan bencana lainnya. Sehingga untuk pembangunan yang reguler tahun ini tidak ada. Karena itu pihaknya akan terus koordinasi dengan pemerintah pusat terkait anggaran untuk 415 unit RTLH. Mengingat pada tahun 2022 lalu pemerintah pusat merencanakan akan mengalokasikan dana sebesar Rp 13,9 miliar dengan dana pendamping sebanyak Rp3,570 miliar. “ Dana itu awalnya direncanakan untuk rehab saja, dengan indeks masing-masing rumah sebesar Rp 25 juta. Rp 20 dari pusat, Rp 5 juta dari Pemda Lotim,” bebernya.
Namun di pertengahan tahun anggaran pemerintah pusat meminta agar penanganan RTLH dibangun baru saja tidak direhab. Sehingga biaya pembangunan masing-masing rumah itu naik dari Rp 25 juta menjadi Rp 35 juta.”Pusat sebelumnya minta Rp 10 juta kami yang siapkan dan Rp 20 juta. Tapi bagaimana kita bisa anggarkan sementara anggaran kita sudah diketok oleh dewan. Tidak mungkin kita menambah anggaran di pertengahan (tahun)” tutupnya.(lie)
