TANJUNG–Bupati dan Wabup Lombok Utara Djohan Sjamsu-Danny Karter Febrianto Ridawan (JODA AKBAR) sudah melewati 100 hari kerja pada 26 Februari-26 Juni 2021. Lantas, berhasilkah JODA AKBAR menuntaskan program 100 harinya?
Bupati Lombok Utara Djohan Sjamsu mengungkapkan, mengawali pemerintahan di tahun 2021 dihadapkan dengan sejumlah persoalan. Persoalan pertama, pemulihan pascagempa 2018 yang belum tuntas. Persoalan kedua, pandemi covid-19 yang melanda dunia, termasuk juga melanda Lombok Utara yang kemudian menimbulkan persoalan ekonomi. Persoalan ketiga, menurunnya APBD Rp 300 miliar dari angka Rp 1 triliun lebih menjadi Rp 883 miliar lebih, termasuk menurunnya PAD dari angka Rp 250 miliar menjadi Rp 117 miliar. “Yang kemudian berpengaruh terhadap pembangunan daerah,” ungkapnya saat jumpa pers program kerja 100 hari di aula kantor bupati setempat, Rabu (30/6).
Dari sejumlah persoalan itu lalu melahirkan empat program unggulan yang digagas untuk disampaikan kepada masyarakat dengan memulai program kerja 100 hari. Di antaranya, program memarak, melalui program berkunjung ke tempat ibadah, RSUD, pasar tradisional, petani, buruh tani, tukang, pedagang asongan, dan pelaku UMKM dilakukan dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat untuk pelaksanaan visi misi
Kemudian, program merikek, yang difokuskan kepada perbaikan data bantuan rumah tahan gempa (RTG) bukan menuntaskan bangunan fisik, karena jika dicapai dalam 100 hari kerja tentu tidak bisa sebab masih ada sekitar 18 ribuan masyarakat yang belum mendapatkan bantuan, sehingga melalui perbaikan data ini sasaran kerja terukur dan jelas. Tidak hanya itu, ada juga perbaikan atau rehabilitasi irigasi tersier di Kecamatan Pemenang, Kecamatan Kayangan dan Bayan. “Sasaran kita hal ini harus menjamin keberlangsungan masyarakat. Kita ingin bangun sektor perbaikan, nanti akan mampu menopang keseluruhan masyarakat Lombok Utara,” terangnya.
Selanjutnya, pelayanan prima yang lebih difokuskan pada inovasi yang berbasis teknologi, perubahan sikap personel pelayanan publik. Ada sejumlah inovasi yang dilahirkan dari OPD yaitu, meluncurkan PSC 119 yang berbasis android dan emergency call center, maklumat pelayanan di setiap BLUD, sistem pelayanan elektronik antrean puskesmas, pelayanan adminduk di puskesmas, operasional TPST di Gili Trawangan, pemberian stiker kepada PKH yang sudah sejahtera, klik SPPT, sistem pelayanan satu jam (simpel saja), perpustakaan digital e-pustakalotara. “Inovasi-inovasi dalam upaya pelayanan cepat terhadap masyarakat,” imbuhnya.
Kemudian, pariwisata bangkit yang lebih menekankan kepada adanya strategi untuk membangkitkan kembali pariwisata. Kondisi pariwisata sejak covid-19 sangat jauh dari apa yang diharapkan. Jika mengukur dari kunjungan wisatawan pada saat ini sedang kolaps. Di tengah kondisi pandemi ini harus tetap bekerja, tidak boleh berdiam diri namun harus bersungguh-sungguh membangun. Untuk pariwisata pernah melakukan forum pertemuan antara pemerintah dengan pelaku wisata yang membahas branding destinasi wisata diprioritaskan, dengan menentukan objek wisata yang hendak di-branding. Sekarang mengembangkan desa wisata, membersihkan jalan menuju objek wisata. “Inilah yang kami lakukan dalam mengawali program pemerintahan. Tentu saja tidak bisa dilaksanakan 100 hari kerja, namun berlanjut sampai seterusnya yang dilaksanakan oleh OPD. Terus kita laksanakan semaksimal mungkin,” tegasnya.
Wabup Danny menambahkan pada persoalan RTG lebih pada verifikasi dan validasi faktual terhadap data susulan sebanyak 7.164 agar tepat sasaran. Dari hasil validasi ditemukan ada ribuan masyarakat yang masih masuk dalam tahap susulan, padahal sudah mendapatkan di tahap pertama. Lalu kategori kerusakan juga yang berbeda dengan riil di lapangan.
Kemudian, dana yang diblokir Rp 117 miliar yang diperuntukkan kepada 6.595 pada tahap pertama, pihaknya pun kerap kali berdialog dengan BNPB agar membuka blokir itu. Mudah-mudahan syarat-syarat pembukaan blokir sudah bisa dituntaskan pada 2 Juli. “Kita ingin dalam perbaikan data ini supaya tepat sasaran,” tambahnya. (flo)
