MATARAM – Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi NTB me-launching e-Samsat Autodebet bagi ASN lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, Rabu (30/6). Wakil Gubernur NTB Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah secara resmi me-launching E-Samsat Autodebet ASN lingkup Pemprov NTB. Pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) secara non tunai melalui layanan E-Samsat Autodebet tersebut mulai berlaku 1 Juli 2021.
Wakil Gubernur NTB Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah mengapresiasi dan mendukung hadirnya layanan e -Samsat Autodebet atau non tunai bagi ASN lingkup Pemprov NTB dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
“Dalam ikhtiar mengoptimalkan pendapatan daerah, maka saya sanggat mengapresiasi launching e-Samsat Autodebet bagi ASN lingkup Pemprov NTB ini, karena ini solusi terbaik dalam mengoptimalkan pendapatan daerah,” kata Wagub Rohmi saat me-launching E-Samsat Autodebet ASN Pemprov NTB.
Dikatakan Wagub Rohmi, ide untuk melaksanakan E-Samsat Autodebet ASN Pemprov NTB sebenarnya sudah 1 tahun yang lalu disiapkan, namun baru sekarang bisa terealisasi. Karena itu, Wagub Rohmi meminta kepada Bappenda NTB untuk tetap mengawal eksekusi pelaksanaan dari program E-Samsat Autodebet, agar tidak sebatas launching saja. Selain itu, Bappenda NTB bersama mitra termasuk Bank NTB Syariah juga hendaknya membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penerapan E-Samsat Autodebet ASN Pemprov NTB, sehingga nantinya bisa dilakukan pengawasan dan evaluasi keberhasilan dari program ini.
“Saya mengapresiasi, karena sekarang sudah bisa di eksekusi dan ini solusi terbaik, agar bagaimana sistem ini betul -betul digunakan dalam setiap program NTB,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bappenda NTB Dr H Amry Rakhman menyebut potensi pajak kendaraan bermotor di ASN lingkup pemprov NTB ada sebanyak 16.800 obyek dari jumlah ASN sebanyak 14 ribu orang.
“Jumlah ASN lingkup Pemrov NTB sekitar 14 ribu orang dengan asumsi 1 orang memliki 1 kendaran roda dua dan 20 persen dari ASN diasumsikan memiliki kendaraan roda 4, maka ada sekitar 16.800 obyek pajak di ASN lingkup provinsi dengan nilai Rp 9,11 miliar,” sebut Amry .
Melihat besarnya potensi PKB di ASN lingkup Pemprov NTB, lanjut Amry, maka kehadiran layanan E-Samsat Autodebet ASN Pemprov NTB untuk menarik PKB menjadi salah satu solusi meningkatkan layanan serta meningkatkan Pajak Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor. Pelaksanaan layanan E-Samsat Autodebet ASN Pemprov NTB juga berdasarkan Instruksi Gubernur tentang pembayaran pajak kendaraan bermotor untuk lingup ASN melalaui E-Samsat Autodebet yang mulai diberlakukan Kamis 1 Juli 2021 (hari ini, red).
“Sejak dikeluarkan instruksi gubernur, Bappenda NTB dibantu oleh mitra, telah melakukan sosialisasi ke semua perangkat daerah dan pimpinan OPD memberikan respon positif terkait E-Samsat Autodebet ini,” ungkapnya.
Sementara itu, terkait pola kerja dalam E-Samsat Autodebet, Amry menjelaskan, data semua ASN diinput dan kendaraannya sudah hampir 100 persen. Berdasarkand data tersebut, Bank NTB Syariah bisa memotong langsung pendapatan ASN yang bersumber dari Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang dibayarkan setiap bulanya. Artinya pembayaran PKB bagi ASN itu bukan dari gaji murni, melainkan dari TPP yang diterima setiap bulannya. Selain itu, semua ASN Pemprov NTB juga sudah memiliki rekening di Bank NTB Syariah sebagai tempat transfer gaji setiap bulannya. Untuk pembayaran PKB, itu tergantung kapan PKB ASN itu berakhir berdasarkan data di Samsat dan pemotongan dilakukan Bank NTB Syariah. Selanjutnya, begitu STNK sudah didaftar ulang, maka ASN tersebut akan menerima STNK yang sudah daftar ulang langsung di OPD tempatnya bertugas.
“Jadi ASN yang dipotong TPP nya itu kalau Juli ini sudah waktunya melakukan daftar ulang. Kalau ASN yang sudah melakukan daftar ulang tahun ini, maka berlaku itu tahun depan dan begitu seterusnya,” kata Amry. (luk)
